.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar para menteri dan kepala lembaga di Indonesia untuk punya 'sense of crisis'. Dia mendorong agar para pembantunya menghilangkan ego sektoral dan memangkas regulasi demi menangani pandemi COVID-19.
"Saya kira ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila masalahnya ada di peraturan, maka Jokowi ingin pejabat terkait memperbaiki peraturan yang mengambat penanganan COVID-19. Jokowi ingin ada jalan pintas (shortcut) untuk menangani COVID-19.
"Saya ingatkan kalau masalahnya ada di regulasi di administrasi, segera dilihat betul kalau memang regulasi ya revisi segera, melakukan shortcut perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah," kata Jokowi.
Jokowi juga memerintahkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggencarkan kerja-kerjanya. BNPB harus selalu bekerja dalam atmosfer krisis sehingga hasil kerjanya bisa maksimal.
"Saya ingin di setiap posko yang ada baik di BNPB di pusat, di daerah, di komite itu kelihatan sangat sibuk, sana-sini sana-sini itu lho, itu auranya krisis ada," kata Jokowi.
Tonton video 'Corona di Dunia Tembus 15 Juta, Jokowi: Aura Krisis Jangan Hilang':
Soal sense of crisis, Jokowi juga pernah berbicara ke para menterinya pada 18 Juni 2020. Saat itu, Jokowi marah ke para menterinya karena tiadanya sense of crisis atau aura krisis dalam bekerja menangani pandemi virus Corona.
Kemudian, pada rapat terbatas yang membahas serapan anggaran pada 7 Juli, Jokowi juga kembali mengingatkan agar para menterinya untuk memiliki sense of crisis. Jokowi menyampaikannya lagi pada 9 Juli kemarin.
