Catatan Bawaslu di Simulasi Pilkada: Antrean Panjang-Disabilitas Kesulitan

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 25 Jul 2020 13:00 WIB
Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifudin (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifudin memberikan beberapa catatan terkait simulasi pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar KPU beberapa waktu lalu. Dia mengatakan hal yang menjadi beban penyelenggara adalah terkait penerapan protokol kesehatan terkait pandemi virus Corona (COVID-19).

"Ya, saat simulasi kemarin dilakukan memang beban penyelenggara ini di luar sisi-sisi teknis, sisi-sisi yang banyak berhubungan dengan protokol kesehatan," kata Afifudin dalam diskusi virtual Polemik bertajuk 'Menghitung Kualitas Pilkada Saat Pandemi', yang disiarkan di YouTube MNC Trijaya pada Sabtu (15/7/2020).

Pertama, Afifudin menyoroti adanya antrean panjang pemilih. Menurutnya, hal ini terjadi akibat adanya pembagian sarung tangan kepada para calon pemilih yang menyebabkan timbulnya antrean.

"Kalau kita lihat simulasi kemarin, yang membuat lama pemilih masuk itu ternyata salah satunya adalah ketika dibagikan atau ketika dipanggil itu kan diberikan sarung tangan. Nah, itu membuat antreannya panjang. Kalau kita hitung minimal itu 2 menit untuk di TPS. Dan itu berindikasi pada antrean yang dibikin lebih dari 1 meter, panjang sekali," ucap Afifudin.

Hal lain yang disoroti Afifudin adalah soal banyaknya penggunaan tisu di tempat pemilihan usai mencuci tangan hingga setelah pemakaian tinta. Dia mengatakan kampanye ramah lingkungan juga harus diterapkan di lokasi TPS.

"Yang lain saya kira, ini kan kita sedang mengkampanyekan kampanye ramah lingkungan. Penggunaan tisu itu luar biasa, karena orang cuci tangan pake tisu, pasca dikasih apa... itu kan kemarin dikasih tinta itu nanti harus dikasih tisu. Dan ini banyak sekali kita lihat banyak tisu yang dipakai dalam proses-proses di TPS," ujar Afifudin.

Selain itu, Afifudin menyoroti soal pemakaian sarung tangan bagi para penyandang disabilitas tunanetra. Dia menjelaskan pemilih disabilitas kesulitan membaca jika menggunakan sarung tangan.

"Yang lain saya kira catatan kita adalah penggunaan sarung tangan bagi orang-orang disabilitas tunanetra, itu saya temuin mereka itu nggak bisa. Jadi sarung tangan itu buat dia tidak bisa meraba membaca template yang ada di TPS," ucap Afifudin.

Terakhir, Afifudin meminta agar NIK tidak dituliskan secara lengkap di dalam surat undangan C6. Sebab, Afifudin tidak menginginkan adanya penyalahgunaan data NIK yang dilakukan orang-orang tertentu.

"Saya melihat undangan C6 masih tertulis nomor NIK-nya lengkap. Kita harus berdiskusi ini. Meskipun nomor undangan ini langsung sampai ke pemilik, untuk sampai ke pemilik itu kan harus melalui tangan lain. Khawatirnya kita soal data ini kalau ditulis sangat lengkap bisa berbahaya, bisa dipakai oleh orang-orang tak bertanggung jawab," kata Afifudin.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Rabu (22/7). Adapun yang membedakan dari pemungutan suara sebelumnya adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat karena pencoblosan dilakukan saat pandemi Corona.

Dalam simulasi lalu, petugas KPU menyiapkan berbagai perlengkapan tempat pemungutan suara (TPS). Di depan pintu masuk menuju TPS diberi garis batas antrean pencoblos dengan jarak renggang. Di samping TPS pun ditempeli contoh kertas suara serta daftar pemilih.

Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Nantinya, pilkada akan diikuti 270 daerah.

(elz/ear)