Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku geram mendengar kisah Dimas Ibnu Alias, yang terpaksa datang ke sekolah saat pandemi virus Corona (COVID-19) lantaran tak punya smartphone. Ia kembali mengingatkan agar pemerintah membuat jaringan khusus pendidikan untuk digunakan sebagai jalur pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Ketika saya membaca ada seorang anak SMP di rembang bernama Dimas Ibnu terpaksa masuk sekolah karena tidak punya smartphone untuk ikut belajar online, saya terenyuh, miris, dan geram. Ada anak bangsa yang punya semangat belajar tapi terbentur kemampuan orang tua," ungkap Dasco kepada wartawan, Sabtu (24/7/2020).
Menurut Waketum Gerindra ini, banyak siswa yang bernasib serupa dengan Dimas. Akibat keterbatasan, kata Dasco, mereka tidak bisa mengikuti sekolah jarak jauh.
Sebelum kisah Dimas ramai di publik, Dasco menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerja sama membuat jaringan khusus yang digunakan untuk sekolah jarak jauh. Ia mengingatkan, tak semua anak mampu mengikuti pembelajaran daring.
"Saya sejak awal berikan saran kepada pemerintah c/q Kemendikbud bahwa rakyat tidak semuanya mampu membeli kuota untuk belajar online. Maka harus dibuatkan jaringan internet khusus, setiap murid diberi ID untuk bisa masuk pada aplikasi belajar online," ucap Dimas.
"Orang tua tidak harus membeli kuota, tapi proses belajar-mengajar anak-anak bisa terlaksana. Apalagi sekarang belajar online berjam-jam, bukan hanya satu jam, maka akan semakin berat beban orang tua," sambungnya.
Dasco juga menyarankan pemerintah tidak memberikan uang untuk subsidi kuota kepada siswa yang orang tuanya kurang mampu. Sebab, jika diberi uang, belum tentu dananya akan dibelikan kuota.
"Kalau berikan uang belum tentu dipakai untuk membeli kuota. Kalau langsung diberi kuota, yang ada kuotanya habis bukan untuk belajar-mengajar, tapi habis untuk yang lain. Makanya saya sarankan dari awal, berikan ID, ID itu untuk masuk pada aplikasi khusus belajar online. Internet terkoneksi khusus hanya untuk aplikasi tersebut. Tidak bisa dipergunakan untuk membuka YouTube atau main game online misalnya," papar Dasco.
Soal perangkat smartphone bagi siswa dari keluarga tidak mampu, pemerintah juga diminta turun tangan. Pemerintah, menurut Dasco, bisa menggunakan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
"Sekarang smartphone murah banyak sekali, maka khusus untuk orang tua yang tidak mampu, pemerintah bisa menyubsidi dari dana pendidikan. Misalnya harga smartphone Rp 1 juta rupiah, pemerintah subsidi 50 persen dan 50 persennya dicicil orang tua selama 1-2 tahun melalui program PEN," kata dia.
"Jika pemerintah mau, Dimas bisa belajar online tanpa harus ke sekolah dan orang tua Dimas tidak lagi dibebani dengan urusan kuota," tambah Dasco.
Kisah Dimas yang tak bisa sekolah daring karena tak punya smartphone menjadi perhatian publik. Semangat tinggi siswa SMPN I Rembang itu untuk belajar sehingga tetap datang ke sekolah meski situasi pandemi Corona menuai simpati.
Dimas kini telah mendapat bantuan smartphone dan akan mulai pembelajaran daring dari rumah pekan depan. Meski begitu, kisahnya membuat banyak pihak mengkritisi pihak Kemendikbud dan pemda setempat.
Sebelumnya, Dasco meminta Kemendikbud serta Kominfo bekerja sama. Ia meminta kedua kementerian itu membuat jaringan khusus untuk kegiatan belajar-mengajar (KBM) dilakukan seperti berada di sekolah, namun secara virtual sehingga anak-anak tetap aman di rumah.
"Wabah COVID-19 masih berlangsung, obatnya belum ditemukan sampai saat ini. Saya ingin Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo membuat jaringan khusus pendidikan. Interaksi sekolah tetap berlangsung seperti biasa tapi jarak jauh," ungkap Dasco, Selasa (2/6).
"Buat aplikasi khusus sekolah dan buat jalur koneksi internet tersendiri yang stabil. Setiap murid diberi ID khusus untuk bisa akses ke aplikasi. ID itu akan masuk pada jalur internet khusus sehingga bisa digunakan secara gratis, tidak membebani orang tua murid. Karena tidak semua orang tua murid mampu membeli kuota," sambungnya.
Tonton video 'Alasan Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud':
