5 Pejabat DKI Dilaporkan ke Anies soal Serikat Pekerja Ambulans

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 19:47 WIB
Kadisehub DKI Jakarta Andri Yansyah
Andri Yansyah (Indra Komara/detikcom)
Jakarta -

Lima pejabat di lingkungan Pemprov DKI dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Lima pejabat itu dilaporkan karena tidak menyetujui pembentukan serikat pekerja Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta. Laporan tersebut telah diserahkan pada Rabu (22/7).

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan lima pejabat yang dilaporkan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta Koordinator Kepegawaian Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

"Telah melaporkan lima pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan atas kasus dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan," ujar Mirah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7/2020).

Mirah menjelaskan pengajuan Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinkes Provinsi DKI itu telah memenuhi syarat sebagai serikat pekerja. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Aspek Indonesia Sabda Pranawa mengatakan lima pejabat tersebut dianggap telah menghalang-halangi pembentukan serikat.

"Resmi melaporkan lima pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan atas kasus dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan berupa menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk tidak membentuk, tidak menjadi pengurus, tidak menjadi anggota dan/atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja," kata Sabda.

Sabda mengatakan, dasar laporan itu adalah surat Kadinkes Provinsi DKI Jakarta Nomor 7700/-087 tanggal 22 Juni 2020 tentang pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam suratnya, Kadinkes menyatakan tidak berkenan kalau ada serikat pekerja dari pegawai.

"Dalam surat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara tegas menyatakan tidak diperkenankan adanya perjanjian kerja bersama dan tidak diperkenankan adanya serikat pekerja/serikat buruh sebagai wadah dari pegawai," ucapnya.

Setelah keluar Surat Kadinkes DKI Jakarta itu, Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat kemudian merespons dengan mengeluarkan surat Nomor 1179/-1.83 tanggal 27 Mei 2020. Menurut Sabda, surat tersebut berisi aturan kepegawaian pada UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.