Meski Pagu Anggaran Naik, Kemensos Kembali Raih WTP 4 Kali Beruntun

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 19:10 WIB
Kemensos
Foto: Kemensos
Jakarta -

Di tengah Pagu Anggaran yang terus meningkat, Kementerian Sosial kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, Kemensos telah empat kali berturut-turut meraih opini WTP yang sebelumnya juga sukses diraih atas laporan keuangan Tahun 2016, 2017, 2018, dan kini tahun 2019.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Kemensos atas capaian kinerja tersebut. Opini WTP kali ini terasa sangat penting bagi kemensos yang terus meningkat jumlah anggarannya terutama untuk belanja bantuan sosial, bahkan di tahun 2020 anggaran kemensos paling besar anggarannya dari seluruh K/L.

"Saya menyambut baik capaian ini. Di tengah anggaran yang terus meningkat, predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan. Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik, dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel," ungkap Juliari dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

"Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimbingan Tim Pemeriksa BPK," tambahnya.

Capaian tersebut bermakna penting dengan upaya pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial sebagai bagian percepatan penanganan COVID-19 dan mempercepat upaya untuk menekan jumlah kemiskinan.

Melalui berbagai program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan, berkaca dari meningkatnya nilai anggaran yang tahun ini ditambahkan dengan bansos khusus dampak COVID-19, anggaran Kemensos meningkat menjadi Rp 124,4 triliun.

"Tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pandemi. Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya sesuai prinsip tata kelola anggaran yang baik good governance sejalan dengan kebutuhan di situasi krisis, yang harus cepat dan tepat," kata Juliari.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan pengelolaan anggaran tidak hanya harus semakin tertib (profesional, transparan dan akuntabel), namun juga kinerja belanja harus cepat dan semakin baik,

"Meraih opini WTP dari BPK bisa dipahami sebuah prestasi. Namun ke depan, kami dengan Inspektur Jenderal dan jajaran unit kerja eselon I Kemensos, tidak hanya ingin menempatkan WTP sebagai prestasi, tetapi juga tradisi," kata Hartono.

Di sisi lain, Anggota III BPK RI - Achsanul Qosasi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Juliari yang memberikan perhatian yang serius dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan, serta penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh jajaran kemensos yang telah melaksanakan anggaran dan menyajikan laporan keuangan dengan mengungkapnya secara wajar. Selain itu juga ditulis sesuai standar Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kepatuhan terhadap peraturan yang semakin baik, oleh karena itu BPK memberi Opini WTP.

Sebagai informasi, Opini WTP disampaikan oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara, dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor Kemensos Cawang Jakarta Timur (24/7/2020).

Seremoni penyerahan LHP atas laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 dilakukan dengan protokol kesehatan, Turut hadir mendampingi Mensos Juliari dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar dan Para Pejabat Eselon I dan II Kemensos.

(akn/ega)