Muhammadiyah-PBNU Mundur dari Organisasi Penggerak Kemdikbud, Ini Kata PKS

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 17:59 WIB
Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan keterangan atas Pertemuan akan berlangsung di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2020). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahim antar kepengurusan partai.
Presiden PKS Sohibul Iman (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Muhammadiyah dan PBNU menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Presiden PKS Sohibul Iman menghormati sikap tersebut.

"Jadi soal Muhammadiyah dan NU terkait program organisasi penggerak itu di Kemendikbud, saya kira kita hormati sikap Muhammadiyah," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2020).

Lebih lanjut Sohibul menilai sikap pengunduran dua ormas besar itu adalah respons yang rasional. Menurutnya, perusahaan besar tidak seharusnya mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah.

"Dan kalau lihat secara substansi, saya kira itu respons rasional terhadap sebuah kenyataan bahwa ternyata ada yayasan-yayasan yang seharusnya mereka merupakan lembaga tempat menyalurkan CSR perusahaannya, masa iya perusahaan ini kok mendapat bantuan dari pemerintah yang besarnya juga besaran maksimal, Rp 20 miliar. Ini tidak masuk akal," ucap Sohibul.

"Nah, kalau Muhammadiyah protes, ini bagi kami, kami sangat apresiasi dan ini respons yang sangat rasional," lanjut Sohibul.

Diketahui sebelumnya, Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP). Muhammadiyah mundur karena protes soal kriteria terkait lembaga CSR dan mengusulkan agar hasil seleksi ditinjau lagi.

Namun pihak Kemendikbud telah menjelaskan skema pembiayaan Program Organisasi Penggerak (POP). Pembiayaan itu di antaranya bersumber dari bantuan pemerintah hingga pendanaan mandiri dari organisasi peserta.

"Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki tiga skema pembiayaan. Selain murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund). Sejumlah organisasi penggerak akan menggunakan pembiayaan mandiri dan matching fund," kata Kemendikbud dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (23/7).

(eva/eva)