.webp)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima Pengurus Pusat GM FKPPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) untuk beraudiensi terkait Pancasila dan RUU BPIP.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pihaknya akan terbuka kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam program pembinaan mental ideologi bangsa berdasarkan Pancasila.
"Terima kasih PP GM FKPPI memberikan support kepada BPIP, utamanya dalam turut membumikan Pancasila, melalui pengokohan lembaga BPIP. Sebagai organisasi kader, GM FKPPI memiliki program pembinaan berjenjang mulai tingkat cabang, daerah dan pusat. Ini perlu ditindaklanjuti," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Wakil Kepala BPIP Haryono menyadari saat ini ada pandangan berbeda tentang keberadaan BPIP, karena itu pihaknya sangat menyambut baik kedatangan GM FKPPI untuk mendapatkan penjelasan secara terbuka tentang BPIP juga RUU BPIP.
"BPIP itu lembaga yang bertugas mengawal, merawat dan mengamankan Pancasila. Oleh karena itu dibutuhkan RUU BPIP agar dalam mengawal dan mengamankan Pancasila bukan berbasis rezim. Sebab, Pancasila bukan milik sebuah rezim, tapi milik seluruh bangsa Indonesia yang berlaku sepanjang masa. Pancasila juga harus jadi ideologi masa depan anak-anak muda seperti GM FKPPI, yakni bagaimana mengaktualisasikan Persatuan Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Waketum GM FKPPI Agoes Soerjanto menyampaikan beberapa pointer terkait kehadirannya ke BPIP adalah GM FKPPI sebagai OKP mendukung kebijakan pemerintah dalam mengokohkan kembali implementasi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Pembinaan mental ideologi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tapi tanggung jawab segenap komponen bangsa. Karenanya, kita mendukung upaya pemerintah untuk memberikan payung hukum yang kokoh dalam upaya pemantapan idiologi melalui pengusulan RUU BPIP yang telah diajukan ke DPR pada 16 Juli lalu," terangnya.
GM FKPPI, lanjut Agoes, mendukung penuh draft RUU BPIP untuk segera dibahas bersama, setelah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada semua elemen bangsa memberi masukan agar RUU BPIP dapat menjadi UU BPIP yang bukan hanya memenuhi asas legalitas tapi juga untuk memenuhi asas legitimasi dari masyarakat.
"Kami bersyukur dapat pencerahan dari BPIP bahwa tugas dan tanggung jawab pemantapan dan pembinaan mental ideologi bangsa tidak boleh terhenti oleh pergantian setiap era kekuasaan pemerintah, Presiden boleh selalu ganti, tapi tanggung jawab pembinaan Pancasila harus dilestarikan sepanjang masa," tandasnya.
(ega/ega)
