Program Organisasi Penggerak Kemendikbud ditolak oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan penolakan tersebut terjadi karena program itu dianggap lemah dalam proses verifikasi dan validasi.
Menurutnya program dengan total anggaran Rp 595 miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
"Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, apalagi saat ini merupakan era darurat Corona," kata Hidayat dalam keterangannya, Kamis (23/7/2020).
Ia berpendapat anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp 595 miliar dinilai sangat besar. Ia meminta langkah penggunaan anggaran harus hati-hati, efisien, tepat guna dan prudent, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah. Terlebih, lanjutnya, di masa pandemi ini ekonomi Indonesia sedang melemah.
Oleh karena itu, ia meminta Kemendikbud lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan program ini. Apalagi ditemukan ada beberapa lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi menerima hibah dari program ini.
Ia berujar mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikbud. Terutama evaluasi dalam proses dan pengambilan keputusannya.
"Memang perlu pemerataan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain yang telah bergerak dan terbukti sukses di bidang pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yang harusnya tidak terjadi. Jangan sampai peran dan pendapat mereka diabaikan, apalagi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru, dengan menggunakan anggaran tinggi di masa pandemi," ungkap HNW.
"Justru melibatkan organisasi-organisasi besar yang telah terbukti jasa dan kinerjanya dalam menggerakkan dan memajukan pendidikan seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain, akan lebih membantu Kemendikbud untuk merealisasi program-programnya, hadirkan pendidikan dan tenaga didik yang lebih baik dan lebih maju, sekalipun di era darurat kesehatan pandemi COVID-19," pungkasnya.
(ega/ega)
