Bapeten Jelaskan Soal Temuan BPK Ada APBN Masuk ke Rekening Pribadi

Indra Komara - detikNews
Kamis, 23 Jul 2020 11:38 WIB
Gedung Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
Gedung Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) masuk dalam daftar lembaga temuan BPK soal penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Bapeten memberikan penjelasan.

"Berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan terkait Pembayaran Non Tunai sebagai upaya untuk menghindari risiko Bendahara dan efisiensi waktu dalam pengambilan uang secara tunai di Bank, BAPETEN menerbitkan Surat Edaran SESTAMA nomor 0621/SET/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir," kata Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Bapeten, Indra Gunawan, dalam keterangannya, Kamis (23/7/2020).

"Penggunaan rekening pribadi di BAPETEN yang dilakukan oleh para koordinator kegiatan, hanya ditujukan untuk mempermudah proses administrasi pembayaran saja seperti biaya perjalanan dinas (transport, akomodasi, dan lumpsum) untuk beberapa personel yg melakukan perjalanan dinas secara bersama-sama atau untuk honorarium/uang saku peserta rapat yg diselenggarakan di luar kantor/luar kota dan BUKAN dimaksudkan untuk pengelolaan anggaran negara pada rekening pribadi," imbuhnya.

Indra mengatakan penggunaan rekening pribadi dilakukan sebagai upaya efektifitas pengelolaan anggaran kegiatan. Meski demikian, Indra menyebut pimpinan Bapeten memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran.

"Penggunaan rekening pribadi dilakukan sebagai usaha melakukan efektifitas pengelolaan anggaran kegiatan di mana Bendahara mengirim dana kegiatan kepada koordinator kegiatan melalui rekening gaji yang tercatat di Kementerian Keuangan yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan di bawah kewenangannya. Pimpinan Bapeten memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran kegiatan melalui penggunaan rekening pribadi tersebut yang mengindikasikan kerugian negara," tegas Indra.

Bapeten, lanjut Indra, juga telah melakukan perbaikan pengelolaan kegiatan. Indra menuturkan mulai tahun ini Bapeten telah melakukan pembayaran langsung ke penerima dana.

"Sebagai tindak lanjut temuan tersebut BAPETEN melakukan perbaikan pengelolaan kegiatan, yaitu bahwa mulai Tahun 2020 BAPETEN telah melakukan pembayaran non tunai dengan mekanisme pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) Bank BRI langsung kepada penerima dana (tidak melalui koordinator kegiatan)," jelas Indra.

Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan total temuan pengelolaan dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai Rp 71,78 miliar. Temuan itu tersebar di 5 kementerian/lembaga. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

"Itu terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir," ujarnya dalam cara media workshop secara virtual, Selasa (21/7).

(idn/fjp)