Banding Ditolak, Dosen Unsyiah yang Kritik Kampusnya di Grup WA Ajukan Kasasi

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 15:35 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi Palu Hakim (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menolak permohonan banding Saiful Mahdi. Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) itu dinilai telah mencemarkan nama baik kampusnya karena mengkritik di grup WhatsApp (WA) dan dihukum 3 bulan penjara.

Kasus bermula saat Saiful menulis kritik di grup WhatsApp (WA) alumni Unsyiah pada Februari 2019. Saiful Mahdi menulis:

"Innalilahi wa innailaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" tulis Saiful.

Pihak fakultas lalu mempolisikan Saiful. Saiful akhirnya duduk di kursi pesakitan setelah dinyatakan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada April 2020, PN Banda Aceh menyatakan Dr Saiful Mahdi SSi MSc tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Duduk sebagai ketua majelis Eti Astuti, dengan anggota Nendi Rusnendi dan Roni Susanta. Ketiganya sepakat dengan tuntutan jaksa yang meminta Saiful dihukum 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Atas vonis ini, Saiful mengajukan permohonan banding. Dalam memori banding yang dikutip detikcom dari putusan PT Banda Aceh, Rabu (22/7/2020), Saiful menyatakan:

1. Tentang Judex Facti Tingkat Pertama mengenyampingkan Pledooi dari tim Kuasa Hukum Pemohon Banding/Terdakwa dan Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama sejak awal sudah tidak netral, yaitu memperlakukan Pemohon Banding/Terdakwa sudah seolah terbukti bersalah dan mengabaikan asas presumption of innocence dan Hak Asasi Manusia. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengambil fakta-fakta persidangan yang sekiranya dapat menguatkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan unsur-unsur dakwaannya. Tidak satu pun pertimbangan yang netral.
3. Atas postingan di WA Grup "UnsyiahKita" tersebut Pemohon Banding/Terdakwa memiliki data-data yang mampu dipertanggungjawabkannya. Namun fakta hukum ini diabaikan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagai asumsi Terdakwa saja bukan sebagai hasil analisis Terdakwa berdasarkan llmu Statistika.
4. Bahwa Pemohon Banding berdasarkan ilmu yang dimilikinya sebagai Dosen Statistika mampu mempertanggungjawabkan data yang dimilikinya dan hal ini dibuktikan di depan persidangan dan data tersebut dijadikan sebagai alat bukti surat.
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan code of conduct (Bukti T-16) sebagai peraturan yang berlaku secara internal pada Grup WA "UnsyiahKita" sehingga Wa Grup "UnsyiahKita" merupakan Grup WA yang bersifat tertutup (medium terbatas) yang tidak dapat diakses secara umum kecuali oleh anggota WA Grup "UnsyiahKita" saja. Wa grup ini berisi wakil rektor, dosen, pegawai dan/atau staf di Universitas Syiah Kuala. Code of conduct berisi tentang peraturan- peraturan yang mengikat anggota Grup WA"UnsyiahKita". Bahkan code of conduct Grup Wa "UnsyiahKita" juga mengatur setiap apapun postingannya tidak boleh disebar keluar Grup WA sebelum izin dari yang memposting pertama kali. Bahwa bukanlah Pemohon Banding yang membawa postingan tersebut keluar Grup WA "UnsyiahKita".
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan kaidah yurisprudensi atau putusan terkait sebelumya tentang media sosial yang beranggotakan terbatas (medium terbatas) dan memiliki aturan internal (code of conduct) dalam putusan bebas terhadap Prita Mulyasari (Putusan No. 1269/Pid. B/2009/PN.TNG dan (822K/Pid.Sus/2010) dan Putusan Bebas terhadap Joko Hariono (Putusan No. 314/Pid.B/2015/PN.KRS, 20 Juni 2016).
7. Bahwa kutipan pernyataan yang benar dari yang dituliskan Pemohon Banding/Terdakwa di WA Grup "UnsyiahKita" adalah: Ada tanda tanya (?) pada ujung kalimat "Bukti determinisme teknik sangat mudah dikorup?". Dalam amar putusan banyak kutipan tanpa tanda tanya (?) ini.
8. Bahwa keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa yang terdiri dari, Ahli Sosiologi Hukum, Ahli Antropolinguistik, Ahli Hukum dan HAM, Ahli Bahasa, Ahli UU ITE dari Kominfo RI, dan Ahli Hukum Pidana, keterangannya tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sosiologi Hukum menurut keilmuannya apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian dari Kebebasan Akademik yang dijamin oleh Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Konstitusi Negara Indonesia. Bahwa harus dibedakan 'etika akademik' dari 'etiket'. Etika akademik jika perlu dapat dinilai oleh majelis etika akademik yang dibentuk secara independen dalam peer-group atau keahlian serumpun, atau setidaknya terdiri dari akademisi yang memahami bidang keahlian serumpun itu dengan mekanisme etik yang jelas termasuk proses banding. Sementara 'etiket' adalah masalah sopan santun relatif yang ada dalam masyarakat tertentu.
10. Berdasarkan keterangan Ahli Antropolingustik menurut keilmuannya di bidang Antropologi mengatakan bahwa Grup WA "UnsyiahKita" merupakan Grup WA yang bersifat inklusif, artinya keanggotaan Grup WA tersebut adalah orang yang memiliki tingkat pemahaman tertentu yaitu Dosen dan peneliti tidak bisa diartikan sebagai Grup WA yang bersifat terbuka sesuai dengan code of conduct.
11. Berdasarkan keterangan Ahli Hukum dan HAM, terkait dengan postingan Terdakwa pada Grup WA "UnsyiahKita" merupakan kritik seorang akademisi terhadap institusinya dan bukan merupakan sebuah tindak pidana. Bahwa Kritik adalah hak warga Negara yang dijamin Konstitusi dan berbagai UU, kritik juga bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diakui sebagai bagian HAM secara internasional
12. Berdasarkan keterangan Ahli Bahasa yang dihadirkan Terdakwa menerangkan bahwa kalimat "jajaran pimpinan FT" tidak bersifat subjektif melainkan hanya menerangkan locus delicti dan keseluruhan postingan Terdakwa pada Grup WA "UnsyiahKita" m e r u p a k a n kalimat-kalimat kritik yang bersifat metaforis dan lazim digunakan di sebuah negara demokrasi.
13. Menurut ahli UU ITE dari Kominfo ruang lingkup penerapan UU ITE bukan untuk menghambat seseorang bersifat kritis dan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk kepada Pasal 310 dan 311 KUHP. Bahwa yang disampaikan Pemohon Banding/Terdakwa adalah kritik yang tidak masuk dalam delik pencemaran nama baik dalam UU ITE.
14. Menurut keterangan ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa delik pencemaran nama baik dalam KUHP merupakan delik aduan yang harus jelas siapa orang yang menjadi korban (naturlijke persoon), dan harus dibuktikan adanya kerugian materil yang dialami korbannya. Fakta persidangan selanjutnya adalah saat pemeriksaan ahli Bahasa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana terdapat keragu-raguan dalam memberikan keterangan.
15. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa mengkaji dan meneliti data hasil akhir Seleksi CPNS 2018 untuk seluruh Universitas Syiah Kuala. Tapi kemudian fokus pada penemuan yang "tidak masuk akal" atau outlier/pencilan secara Statistik. Bukan hanya karena lebarnya, tapi juga karena ada data pencilan berupa nilai SKD yang tertinggi pertama dan kedua yang berasal dari FT Unsyiah. Pemohon Banding/Terdakwa tidak pernah mengatakan "yang ada hanyalah aturan mengenai tata tertib sidang etik. Yang benar "yang ada hanyalah aturan mengenai tata tertib dan etika warga kampus Unsyiah". Keduanya punya makna yang jauh berbeda. Bahwa Pemohon Banding/ Terdakwa tidak pernah menyampaikan "akan diberhentikan".
16. Berdasarkan fakta persidangan saat pemeriksaan Pemohon Banding/Terdakwa untuk mengungkap kebenaran atas kritik yang disampaikan Pemohon Banding/Terdakwa dibangun berdasarkan data- data hasil kajian terhadap data-data pengumuman hasil seleksi CPNS 2018 Unsyiah dan terhadap kritik yang disampaikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa melalui surat pembatalan yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi telah membatalkan kelulusan CPNS yang menyalahi peraturan dan ketentuan administrasi tersebut. Jadi kritik yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebuah kebenaran sesuai dengan fakta.
17. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak mempunyai conflict of interest dengan Saksi Pelapor maupun dengan orang- orang yang ada di Fakultas Teknik Unsyiah serta tidak ada satupun anggota keluarganya, saudaranya karena pertalian darah maupun perkawinan yang mengikuti seleksi CPNS 2018. Karena itu perbuatan Pemohon Banding/terdakwa adalah benar-benar untuk kepentingan umum seperti disampaikan Pemohon Banding/Terdakwa dan saksi-saksi dalam pemeriksaan persidangan.
18. Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan tidak menyebut nama seseorang dan jabatan tertentu, dan disampaikan pada Grop WhatsApp yang tertutup (medium terbatas), dan menggunakan metode kajian ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. Bin Abdullah sebagai dosen dan ahli Statistik.
19. Upaya Pemohon Banding/Terdakwa adalah upaya memberi masukan, pelaporan atau upaya pencegahan terjadinya kekeliruan pada sistem di Universitas Syiah Kuala karena kecintaannya pada Almamater.
20. Menyampaikannya di Grup WA "UnsyiahKita" yang beranggotakan internal Unsyiah adalah upaya terakhir yang Pemohon Banding/Terdakwa lakukan karena saat ini belum adanya ruang pengaduan dan mekanisme Complain. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa adalah anggota Grup WA "UnsyiahKita" yang sama hak dan kewajibannya, segala opini dan masukan dapat disampaikan secara terbuka dalam Grup WA tersebut sesuai dengan code of conduct yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota.

Selanjutnya
Halaman
1 2