.webp)
Para pekerja hiburan malam berdemo meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membuka kembali sektor usaha hiburan malam. Lantas bagaimana solusi dari Pemprov DKI?
Kadisparekraf DKI Cucu Ahmad Kurnia kewenangan dibuka atau tidaknya sektor berada di gugus tugas Provinsi. Untuk itu, kata Cucu, pihak pengusaha hiburan malam itu harus terlebih dahulu meyakinkan gugus tugas provinsi dan menjamin usahanya aman jika beroperasi.
"Mereka mesti bisa meyakinkan tim gugus COVID bahwa mereka aman kalau beroperasi, karena wewenangnya ada di sana," kata Cucu, ketika dihubungi, Selasa (21/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah pengusaha itu bisa meyakinkan, Pemprov akan membuat kebijakan protokol kesehatan. Cucu mengatakan protokol itu nantinya juga akan kembali dikoreksi oleh gugus tugas.
"Nanti kita menyusun protokol COVID-nya. Protokol COVID kita yang buat tapi yang memeriksa aman tidaknya nanti dari tim gugus COVID. Waktu persisnya (kapan dibuka) memang dari kita. Tapi persetujuan prinsipnya ya dari tim gugus COVID," katanya.
Cucu mengatakan pihaknya akan mendukung jika tim gugus tugas menyetujui. "Kalau dari tim gugus COVID sudah menyetujui ya kita sih pasti support," tegasnya.
Aksi demo ratusan pekerja hiburan malam itu terjadi Selasa (21/7) siang. Pihak Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) pun sempat melakukan audiensi dengan Pemprov DKI selama aksi berlangsung.
"Intinya diskusi tadi kami menyampaikan unek-unek kami, yang mana memang selama ini saya tuh sebagai ketua asosiasi udah capek harus ngomong ke mana. Empat bulan kami ditutup. Empat bulan juga kami tidak pernah disuguhkan protokol yang harus dijalankan," kata Ketua Asphija Hana Suryani, di depan Gedung Balai Kota.
Tonton video 'Pekerja Tempat Hiburan Malam Demo di Balai Kota DKI Jakarta':
