Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membantu biaya uang pangkal siswa yang tak lolos dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020. Rencana itu menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN, Zita Anjani untuk mengawal dana bantuan agar tepat sasaran.
"Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp 171 M untuk sekolah gratis. Memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga, semuanya harus diperhatikan. Wacana bantuan Rp 171 M ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," kata Zita dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (20/7/2020).
Zita menilai anggaran sebesar Rp 171 miliar itu hanya cukup untuk membayar uang pangkal. Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI bisa membantu secara keseluruhan, bahkan bisa menggratiskan siswa masuk ke sekolah swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dilihat rincian dari Rp 171 M itu, cukupnya hanya untuk uang pangkal saja, yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal," ucap Zita.
Zita ingin pemerintah lebih sensitif dengan kesulitan masyarakat. Menurutnya, daerah lain yang memiliki anggaran jauh lebih kecil ketimbang DKI Jakarta bisa mengeksekusi kebijakan yang lebih berpihak.
"Seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan, coba lebih sensitif. Di daerah lain sekolah swasta di gratiskan, salah satunya Brebes. Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak COVID-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," katanya.
Sebelumnya, Asisten Kesra DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan ada 358.664 yang mengikuti seleksi PPDB 2020. Jumlah yang tidak diterima mencapai 126.011 anak.
Catur menjelaskan, untuk dana bantuan siswa yang masuk sekolah swasta, Pemprov DKI akan menggunakan data bansos COVID-19 agar penyaluran dana tepat sasaran ke keluarga yang terdampak Corona.
"Hasil padanan data siswa pada PPDB pada data bansos COVID. Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID. Mereka yang layak dan terdampak COVID adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos," tutur Catur.
"Karena itu sebagai data data padanan PPDB yang tidak diterima di negeri, asumsi berarti di swasta kita padankan dengan bansos sehingga kita ketemu NIK orang tua dan dari situ kita mendapat data kelayakan orang tua yang terdampak ekonominya karena COVID," katanya.
Catur menerangkan, jumlah siswa yang terdata yang ada di bansos COVID-19 berjumlah 85.508 orang. Menurutnya, siswa yang langsung mendaftar ke sekolah swasta tidak akan mendapat bantuan.
"Lalu, hasil padanan data antara data PPDP yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508 (siswa). Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," terang Catur.
Catur mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan, dana bantuan yang akan disiapkan untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta itu sebesar lebih dari Rp 171 miliar. Bantuan tersebut untuk seluruh siswa yang ada di SD, SMP, dan SMA.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
