.webp)
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan Pilkada 2020 memiliki banyak tantangan dari sebelumnya. Dia pun menyebutkan lima tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di Pilkada tahun ini, mulai dari protokol COVID-19 hingga politik identitas.
"Pertama memang Pilkada 2020 ini menurut saya lebih banyak tantangannya ya. Lebih banyak persoalan yang kita hadapi dibandingkan dengan upaya untuk mencapai hal-hal yang lebih baik gitu. Berlipat-lipat persoalannya," kata Ray dalam diskusi virtual bertajuk 'Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada, Mungkinkah?' yang disiarkan melalui YouTube PARA Syndicate, Senin (20/7/2020).
Ray mengatakan tantangan pertama adalah pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah di tanah air. Dia mengatakan masih belum ada panduan teknis yang dapat memastikan pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan sesuai protokol COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah lihat di PKPU-nya sampai sekarang belum terlihat ada satu gambaran yang jelas, bagaimana 1 TPS misalnya dapat dilaksanakan, dihentikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya kalau dianggap melanggar apa yang disebut dengan prosedur COVID-19," ujar Ray.
Kemudian, tantangan lainnya menurut Ray adalah adanya kecenderungan bagi nepotisme di dalam Pilkada 2020 mendatang. Dia pun menyoroti putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan akan mencalonkan diri di pilkada tahun ini.
"Tantangan kedua yang kita lihat adalah Pilkada 2020 ini seperti membuka pintu bagi kaum nepotisme untuk masuk di dalam Pilkada, di banyak tempat lah sekarang ini, tak terkecuali ya Pak Presiden kita ya yang memperkenankan anaknya dan katanya bakal mantunya juga di Medan untuk terlibat dalam pelaksanaan pilkada," kata Ray.
 Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti (Lisye-detikcom) |
Menurut Ray, bagi banyak orang sifat nepotisme saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Termasuk, dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
"Itu juga yang kita lihat sekarang dalam pelaksanaan pilkada ini, mulai tumbuh suburnya kembali praktik nepotisme dan ada upaya untuk seperti apa namanya... menganggap itu biasa lumrah sebagai sesuatu yang bukan saja boleh tapi bagus kira-kira," ucapnya.
Tantangan ketiga di pilkada tahun ini, menurut Ray, adalah politik uang yang masih terjadi. Menurutnya, banyaknya uang yang masuk di setiap kandidat juga perlu diperhatikan guna mengantisipasi politik uang di Pilkada 2020.
"Karena itu yang perlu diperhatikan adalah bukan uang keluar tapi uang masuk. Seberapa besar kandidat-kandidat ini menerima uang, dari siapa saja untuk keperluan apa saja ya, sehingga dengan begitu kita setop uang masuknya, kalau kita berani setop uang masuknya tentu saja dia akan kesulitan untuk mengeluarkan uang keluar," ujar Ray.
Selanjutnya, Ray mengatakan politik identitas juga menjadi tantangan tersendiri di Pilkada 2020. Menurutnya politik identitas dapat menjadi lebih berbahaya daripada politik uang.
Ray mengatakan politik identitas dapat mencakup lingkup yang luas. Dia pun mencontohkan adanya politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
"Ancaman politik identitas ini sekarang jauh lebih berbahaya dari politik uang. Kenapa? Karena politik identitas ini bisa merebak ke mana-mana. Jadi Pilkada di Jakarta misalnya yang seperti tahun 2017 tapi orang Sumatera Utara bisa ikut terbawa emosi akibat kuatnya politik identitas bukan hanya Sumatera Utara bahkan mungkin sampai Papua sana ya orang seperti terbawa suasana. Jadi ruang lingkupnya begitu luas sekali politik identitas ini," tutur Ray.
Terakhir, Ray juga menyoroti soal bantuan social (bansos) di masa pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan tersendiri di Pilkada 2020. Terlebih, menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola bansos yang ada di daerah masing-masing.
"Dan yang terakhir tentu saja tantangan yang sebenarnya nggak baru-baru amat adalah bansos-bansos ini. Ini menarik karena bukan modusnya tapi karena sekarang ada ruang di mana praktik bansos ini dilakukan lebih terbuka lagi," ucap Ray.
"Pertama karena duit untuk bansosnya banyak sekali. Kedua tadi, model bansosnya beragam sekali. Dalam hitungan saya setidaknya ada 7 jenis bansos yang dikelola oleh pemerintah baik nasional atau pusat. Tapi yang dikelola oleh nasional pun mesti lewat daerah. Daerah mengelola setidaknya 7 jenis bansos-bansos ini, bansos regular yang sudah kita ada, tambah sekarang bansos COVID, belum lagi ada bantuan presiden dalam bentuk bansos juga," sambungnya.
Seperti diketahui, pilkada serentak dijadwalkan pada 9 Desember 2020 mendatang. Nanti pilkada ini akan diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur (pilgub), 224 pemilihan bupati (pilbup), dan 37 pemilihan wali kota (pilwalkot).
