Pemprov Aceh Keluarkan Surat Edaran Manajemen Hadapi Dampak Corona

Agus Setyadi - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 17:05 WIB
Folder of Coronavirus covid19 2019 nCoV outbreak
Ilustrasi Corona (Getty Images/iStockphoto/oonal)
Banda Aceh -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeluarkan edaran tentang manajemen menghadapi dampak pandemi COVID-19. Surat edaran itu mengatur manajemen di tempat wisata hingga rumah ibadah.

Surat edaran bernomor 440/10135 itu diteken Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Sabtu (18/7) kemarin. Edaran itu dikeluarkan sebagai upaya menekan faktor ketidakpastian dan faktor risiko hingga tingkat serendah mungkin dari pandemi virus Corona.

"Edaran ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi pada rapat kerja percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 pada tanggal 15 Juli 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Aceh," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, Senin (20/7).

Manajemen krisis yang dimaksud, kata Iswanto, yaitu proses mempersiapkan dan mengelola situasi yang tidak terduga melalui keputusan cepat dan tepat untuk mencegah atau mengurangi efek yang ditimbulkan. Nanti setiap instansi pemerintah bakal mempersiapkan serta menetapkan strategi manajemen krisis penanganan COVID-19 di Aceh.

Menurut Iswanto, ada tiga tahap manajemen krisis COVID-19, yaitu pertama pencegahan krisis dengan menyusun perencanaan manajemen krisis untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana non-alam Corona. Kedua tahap saat krisis ialah semua pihak memastikan rencana penanganan krisis dapat diimplementasikan, antara lain melalui penanganan korban bencana non-alam COVID-19, serta pelaksanaan penanggulangan krisis COVID-19.

"Tahap ketiga adalah pascakrisis. Bagaimana kita melanjutkan proses penanggulangan krisis COVID-19 dan evaluasi," jelas Iswanto.

Tiga tahapan manajemen krisis tersebut dalam edaran tersebut membidangi tujuh bidang: kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan pariwisata, pendidikan, agama, transportasi, serta bidang pangan.

Untuk bidang pariwisata dan ekonomi, pemerintah Aceh meminta pihak terkait menggunakan transaksi uang tunai serta melayani pemesanan makanan atau minuman secara daring. Selain itu, pengunjung rumah makanan atau warung kopi diminta untuk mengukur suhu tubuh.

Sementara pada bidang agama, penyelenggara harus memastikan seluruh area rumah ibadah baik masjid, meunasah, musala, gereja, vihara, atau kuil diwajibkan menerapkan aturan bersih, rapi, estetis, dan hijau (BEREH). Rumah ibadah juga diwajibkan menyediakan alat cuci tangan serta tidak membentangkan sajadah di masjid atau musala.

"Lantai masjid atau musala dibersihkan menggunakan disinfektan setiap 30 menit sebelum salat fardhu. Pemerintah melarang jemaah yang mengalami flu, batuk, atau demam beribadah di rumah ibadah," ujar Iswanto.

(agse/idn)