PAN DKI: Bantuan Siswa Tak Lolos Sekolah Negeri Pakai Data PPDB Saja

M Ilman Nafi'an - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 16:23 WIB
Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani (Foto: Instagram @zitaanjani)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta berencana membantu uang pangkal siswa tak lolos di penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI 2020. Pemprov DKI akan menggunakan data bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk penyaluran dana bantuan sekolah.

Wakil Ketua DPRD Zita Anjani mengatakan penggunaan data bansos COVID-19 belum tentu relevan. Menurutnya, calon siswa penerima bantuan juga harus jelas kriterianya.

"Yang dibantu, tentu harus ada kriterianya. Namun, hari ini data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup," ujar Zita dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).

Politikus PAN ini mengatakan, seharusnya Pemprov DKI mengambil data dari PPDB 2020 saja. Menurutnya, dari data tersebut sudah jelas siswa mana saja yang tertolak masuk ke sekolah negeri.

"Makanya itu datanya diambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Zita mengatakan, DPRD DKI akan mengawal rencana bantuan uang pangkal yang akan diberikan kepada siswa yang masuk tak lolos di sekolah negeri. Dana bantuan uang pangkal untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta sebesar Rp 171.065.500.000.

"Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp 171 miliar untuk sekolah gratis, memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus diperhatikan. Wacana bantuan Rp 171 miliar ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," ucapnya.

Zita mengatakan, seharusnya Pemprov DKI tak hanya memberi bantuan uang pangkal bagi siswa yang tak masuk ke sekolah negeri. Menurutnya, sekolah di swasta seharusnya juga bisa digratiskan.

"Kalau dilihat rincian dari Rp 171 miliar itu, cukupnya hanya untuk uang pangkal saja, yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2