Mensos Permudah Bansos Tunai Bagi Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi

Content Promotion - detikNews
Minggu, 19 Jul 2020 17:44 WIB
Kemensos
Foto: dok Kemensos
Jakarta -

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) membawa secercah harapan bagi warga KAT Jambi, Suku anak dalam (SAD). Di era kenormalan baru (new normal), Kementerian Sosial (Kemensos) terus hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19

Suku anak dalam secara kesukuan adalah kelompok-kelompok kecil masyarakat yang tinggal di pedalaman hutan dan hidup tergantung pada sumberdaya hutan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tumenggung.

Biasanya mereka menetap sementara dalam rumah sederhana yang disebut sudung. Acapkali mereka juga melakukan perpindahan menetap atau yang biasa disebut melangun jika lingkungan tinggal dianggap sial misalnya ada kematian atau kedukaan lainnya, atau tidak menjamin kebutuhan pangan mereka.

Lebih lanjut sesuai arahan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang menyasar pada masyarakat di daerah 3T yaitu terpencil, terdepan dan terluar agar dapat dilakukan 3 tahap sekaligus. Selain itu, kepada mereka juga agar dipermudah.

"Mereka adalah saudara-saudara kita yang sering dilupakan, maka lakukan terobosan dan inovasi secara terukur dan akuntabel. Jangan sampai mereka tidak dapat bantuan karena persoalan administratif," imbuh Juliari dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020).

Keberadaan Suku Anak Dalam yang sulit dijangkau dan terbatas terhadap akses pelayanan sosial dasar menjadi pertimbangan Menteri Sosial sehingga Bansos Tunai diberikan kepada mereka 3 tahap sekaligus yakni 1,8 juta/KPM. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan selama 3 bulan penyaluran yaitu April, Mei dan Juni, dengan besaran 600 ribu perbulan.

Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menyampaikan data penerima BST di masyarakat SAD yang terdampak pandemi COVID-19 tersebut dilakukan atas usulan KKI-Warsi Jambi yang telah mendapat rekomendasi dari Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi. Data yang diajukan KKI-Warsi cukup lengkap sebanyak 1.373 KK yang tersebar pada 6 kabupaten di Provinsi Jambi.

"Saya lihat datanya lengkap maka sekalian saja diusulkan ke Pusdatin dan Ditjen PFM agar mereka mendapat BST. Saya melihat peluang kebijakan Menteri Sosial ini sangat baik dan layak jika SAD mendapatkannya," ungkap Edi.

Menurut Edi, dirinya sudah menyurat kepada Dirjen Adminduk Kemendagri agar dibantu dalam memfasilitasi KAT mendapatkan hak-hak sipilnya sehingga pada tahap pemberian bantuan berikutnya mereka sudah memenuhi syarat-syarat administratif.

Di sisi lain, Dirjen PFM Asep Sasa Purnama juga menyampaikan untuk mendapat bansos tunai, pada mulanya terkendala karena warga SAD tidak memiliki NIK dan/atau tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun atas kebijakan Mensos, agar penerima bansos tidak dipersulit maka Ditjen PFM dan Pusdatin menggunakan ID sementara, sambil NIK/KTP berproses pada dinas terkait.

Kepala Dinas Sosial Dukcapil Aries Munandar menyatakan mereka sudah mendata 1.800 warga SAD yang belum punya NIK. Bagi yang belum punya NIK tetapi mendapat bantuan, moment inilah yang digunakan dan diatur waktunya untuk merekam pembuatan KTP.

"Hal tersebut merupakan tindak lanjut surat Direktur Pemberdayaan KAT kepada 6 dinas sosial di Provinsi Jambi untuk melakukan perekaman data penduduk bagi suku anak dalam yg akan mendapat BST dan menginput data tersebut melalui SIKS-NG. Dengan adanya NIK, warga SAD dapat mengakses berbagai program perlindungan sosial dan program-program lainnya," tutur Aries.

Dari 1.373 KK Suku Anak Dalam yang diajukan, tercatat sejumlah 1.135 KPM penerima BST yang tersebar di 32 kelurahan/desa. Penyaluran dilakukan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi).

Salah satu tempat pendistribusian BST adalah Kantor Pos Cab. Sarolangun. Kepala Kantor Pos Cab. Sarolangun Doddy Lasmana menyampaikan teknis pembayaran dilakukan melalui pendamping yang mengkoordinir KPM.

"SAD ada yang lengkap datanya, ada juga yang tidak. Berdasarkan kesepakatan, kalau tidak ada KK atau KTP, sepanjang diakui oleh pendamping, tetap akan kami berikan. Lalu kami foto dan dikirim ke Pusat," ujar Doddy.

Kondisi warga SAD juga semakin sulit semenjak pandemi Corona. Menurut salah satu Tumenggung Desa Tanjung, Sargawi, pekerjaan mereka sehari-hari berburu dan mencari barang bekas. Adanya bantuan dari Kementerian Sosial sangat berarti bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Kami berterima kasih sama pemerintah, yang ngasih bantuan selama corona ini," imbuhnya.

Salah satu warga SAD, Desa Tanjung, Gunawan juga merasa terbantu dengan bantuan pemerintah ini untuk menyambung hidup beberapa bulan ke depan.

"Kami sebagai masyarakat Suku Anak Dalam merasa berterima kasih kepada Kementerian Sosial," katanya.

Menti (setingkat sekretaris) SAD Komunitas Pauh, Ngelembo juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dari Kementerian Sosial.

"Sejak Corona ini jadi takut kami. Lari ke dalam, lari ke rimba. Dapat buruan dan motong karet mau jual juga sulit. Ya apalah daya tidak mencukupi untuk sehari-hari. Memang kami belum kena COVID-19, tapi dampaknya kena ke kami. Terima kasih untuk bapak Menteri Sosial sudah perhatikan Suku Anak Dalam," pungkasnya

Tonton video 'Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Bansos COVID-19, Total 55 Kasus':

(ads/ads)