Soal Sidang Tahunan MPR, Pengamat: Memberikan Keterbukaan Laporan Kinerja

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Sabtu, 18 Jul 2020 11:30 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan pimpinan lembaga negara melambaikan tangan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Jakarta -

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercubuana Jakarta Dr. Syaifuddin menyebut Sidang Tahunan MPR merupakan sebuah kebijakan publik yang sangat bagus dalam membangun demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan Sidang Tahunan ini harus bisa berkembang secara baik.

Ia menyebut bahwa Sidang Tahunan MPR merupakan sebuah kebijakan politik yang sangat cantik karena memberi ruang kepada lembaga-lembaga negara untuk tampil menyampaikan laporan kinerja lembaganya secara mandiri dan tidak sentralistik disampaikan oleh presiden.

"Sidang Tahunan adalah kado terbaik bagi bangsa Indonesia karena memberikan keterbukaan soal laporan kinerja. Sehingga terjadi pertukaran pesan dari lembaga negara kepada masyarakat," kata Syaifuddin dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2020).

Hal itu diucapkannya saat menjadi salah satu narasumber pada Diskusi Empat Pilar dengan tema 'Sidang Tahunan MPR RI, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara' di Media Center Kompleks MPR/DPR, Jakarta (17/3).

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Sidang Tahunan MPR dilaksanakan pertama kali pada periode 2014-2019. Selama lima tahun, sidang tahunan berjalan dengan baik. Terlaksananya sidang tahunan pada 2020, kata HNW, merupakan sebuah keniscayaan sebagai perwujudan amanat dari tata tertib MPR.

Dalam sidang tahunan, menurut HNW, MPR memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Tahun ini, karena masih pandemi COVID-19, pelaksanaan Sidang Tahunan akan dilakukan secara langsung dan terbatas.

"Langsung dipimpin oleh Pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Terbatas soal jumlah yang boleh hadir dan waktunya. Tidak bisa lama seperti sebelumnya," kata HNW.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan sebelumnya MPR sudah mewacanakan agar pelaksanaan Sidang Tahunan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Direncanakan, laporan kinerja lembaga negara tidak disampaikan oleh presiden. Tetapi langsung oleh pimpinan Lembaga negara. Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan karena kondisi hari ini terjadi pandemi COVID-19.

"Akan sangat menarik, kalau satu hari sebelum HUT kemerdekaan, bangsa Indonesia menyimak laporan kinerja lembaga negara. Seluruh program yang akan, sedang, dan sudah dilakukan dibahas secara terbuka, disampaikan kepada masyarakat. Dan itu bisa menjadi kado terindah bagi perayaan HUT kemerdekaan Indonesia," kata Arsul.

Penyampaian laporan kinerja lembaga negara oleh masing-masing pimpinan lembaga negara, kata Arsul, akan lebih menarik. Karena laporan yang disampaikan bisa lebih variatif dan lengkap, meliputi kekurangan dan kelebihan masing-masing lembaga negara, termasuk menyoal UU yang mengatur lembaga negara tersebut.

"MPR misalnya, akan lebih baik jika lembaga MPR diatur oleh UU MPR tersendiri. Bukan menggunakan UU MD3, apalagi saat ini DPRD sudah diatur tersendiri bersama dengan pemerintahan daerah," kata Arsul lagi.

Pengaturan MPR dengan UU tersendiri, menurut Arsul, akan membuat pelaksanaan Sidang Tahunan memiliki dasar hukum yang lebih kuat, dibanding memakai tatib MPR. Sebab pengaturan dengan tatib tidak memiliki sifat memaksa, sebagaimana jika diatur menggunakan UU.



(mul/mpr)