ADVERTISEMENT

Waka DPR Bantah Tak Izinkan Komisi III Rapat soal Djoko Tjandra di Masa Reses

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 18 Jul 2020 11:28 WIB
Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin membantah tidak mengizinkan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Jampidum Kejagung Sunarta dan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting guna membahas kasus Djoko Tjandra. Azis mengaku hanya menjalankan tata tertib (tatib) DPR.

"Saya hanya menjalankan tatib dan hasil keputusan Bamus (Badan Musyawarah DPR)," kata Azis kepada wartawan, Sabtu (18/7/2020).

Untuk diketahui, Komisi III berencana menggelar rapat gabungan itu pada Selasa (21/7) saat DPR memasuki masa reses. Herman menyebut Komisi III telah melayangkan surat izin untuk menggelar rapat tersebut ke pimpinan DPR sejak Rabu (15/7), sehari setelah Komisi III menerima dokumen surat jalan Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

Azis mengatakan dirinya tidak ingin melanggar putusan Bamus yang melarang RDP pengawasan dilakukan dalam masa reses. Ia menyebut masa reses seharusnya digunakan anggota Dewan melakukan kunjungan kerja di luar gedung DPR.

"Tentunya saya tidak ingin melanggar tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," ujarnya.

Azis lalu menjelaskan kewenangan Bamus DPR. Ia juga meminta perwakilan fraksi yang ada di Bamus menyampaikan semua keputusan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

"Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa di koordinasikan di fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam itu menegaskan dirinya selalu mendukung kinerja komisi di DPR. Namun, menurutnya, hal itu tidak boleh bertentangan dengan Tata Tertib dan mekanisme di Bamus.

"Bahwa hal lebih penting adalah menanggapi perkembangan kasus Djoko Tjandra, di mana kasus tersebut harus diusut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oknum-oknum yang terlibat dalam hal tersebut harus ditindak tegas," tegasnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT