Koalisi Parpol Pilwalkot Makassar Mengerucut 3 Kandidat, Bisa Berubah?

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Sabtu, 18 Jul 2020 11:18 WIB
Ilustrasi fokus (bukan buat insert) Pilkada Langsung Ditinjau Ulang (Nadia Permatasari/detikcom)
Foto: Ilustrasi (Nadia Permatasari/detikcom)
Makassar -

Peta koalisi partai politik di Pilwalkot Makassar 2020 mengerucut ke tiga calon kandidat. PDIP sudah mengumumkan kandidatnya di Makassar. Kini tinggal Partai Demokrat, PPP, Hanura, Perindo, dan Berkarya yang belum menyatakan sikap.

Setiap pasangan calon wali kota-wakil wali kota di Pilwalkot Makassar 2020 setidaknya harus didukung dua koalisi partai politik, karena tidak ada satu parpol yang bisa mengusung sendiri kandidatnya atau memiliki 10 kursi di DPRD. Dari raihan kursi partai politik di DPRD Makassar periode 2019-2024, tiga partai sama-sama memiliki 6 kursi, yakni NasDem, Demokrat, dan PDIP.

Sementara itu, lima partai masing-masing mendapatkan 5 kursi, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS. Partai lainnya, Hanura memiliki 3 kursi, Perindo 2 kursi, serta Partai Berkarya dan PKB masing-masing meraih 1 kursi.

Kini koalisi parpol di Makassar kian mengerucut ke tiga kandidat. Pertama koalisi NasDem-Gerindra dengan 11 kursi telah mengusung pasangan Moh Ramdhan (Danny) Pomanto-Fatmawati Rusdi (DP-Fatma). Kedua, koalisi PKS-PDIP-PKB dengan 12 kursi mengusung pasangan Syamsul Rizal (Deng Ical)-dr Fadli Ananda (Dilan). Ketiga, koalisi Golkar-PAN dengan 10 kursi mengusung Irman Yasin Limpo (None), dan wakil dari None digadang-gadang berasal dari kader Golkar, yakni Zunnun NH.

Dari partai politik yang sudah menyatakan dukungannya tersebut, baru Partai NasDem yang memberikan rekomendasi B.1-KWK ke Danny-Fatma, sementara parpol lainnya belum memberikan. Hal ini dinilai pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma sebagai sikap parpol yang masih bisa berubah.

"Di dalam politik yang sangat dinamis, bahkan misalnya sudah ada keputusan (parpol) untuk mendukung kandidat, itu pada saat-saat terakhir itu masih bisa berganti, kalau misalnya tiba-tiba dalam perjalanan waktu menuju pendaftaran itu partai politik menemukan ada beberapa faktor dan variabel yang ternyata ditimbang dan tidak sesuai dengan kepentingan partai," ujar Sukri kepada detikcom, Sabtu (18/7/2020).

Sukri menilai, selain peta koalisi parpol masih dapat berubah, kandidat di Pilwalkot Makassar bisa saja bertambah menjadi empat kandidat. Sebab, masih ada empat parpol dengan total 12 kursi di DPRD yang belum menyatakan dukungan.

"Saat ini di Makassar mengerucut ketiga dan bisa 4, tapi agak sulit 4, tapi kita tunggu," tuturnya.

Sukri mengungkapkan Kota Makassar memiliki budaya politik yang unik jika dibanding daerah lainnya. Setidaknya ada tiga variabel utama yang bisa membuat dukungan parpol berubah atau berpindah dari satu calon ke calon lainnya. Variabel tersebut ialah pengaruh patron politik atau elite politik, pengaruh kepentingan parpol, dan elektabilitas calon yang diusung.

"Bahwa dukungan partai politik itu juga akan dipengaruhi oleh dukungan patron politik yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi aktor, tokoh, maupun elite yang menjadi patron politik itu juga salah satu pengaruhnya," jelasnya.

Dia lalu mencontohkan banyaknya kandidat Pilwalkot Makassar yang ingin tampak dekat tokoh-tokoh atau elite politik asal Sulsel.

"Beberapa kandidat yang membawa siapa, kemudian minta diantar ke siapa, ke mana, itu kan sebuah upaya untuk menjustifikasi bahwa dia didukung oleh patron politik yang cukup kuat terutama di Makassar. Itu juga akan menjadi pertimbangan parpol karena bagaimana pun proses lobi, proses pembicaraan dengan partai politik itu tentu saja partai politik harus mendapatkan jaminan, dalam tanda petik, bahwa kandidat ini memang didukung oleh aspek yang penting di Makassar," jelasnya.

Dengan kondisi yang sudah mengerucut ke 3 calon, Sukri mengatakan publik tinggal menunggu mana kandidat yang mampu mengikat parpolnya sehingga tidak berpaling ke calon lain.

"Yang bisa mengikat partai politik pada satu kandidat adalah ketika kepentigannya yang paling termanifestasi. Itu salah satunya ada pada calon kandidat wali kota atau pada kandidat wakil wali kota," ungkapnya.

"Kemudian berdasarkan kepentingan lain yang berdasarkan deal mereka yang tidak tampak di depan umum, itu juga akan mengikat," pungkasnya.

(nvl/jbr)