Tahun 2005, APBD Sumut Belum Berpihak Pada Rakyat

Medan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada tahun 2005 tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dari total APBD pada 9 daerah, rata-rata anggaran untuk pos pembiayaan aparatur sebanyak 68 persen, sementara untuk pos pembangunan hanya 32 persen. Data yang disampaikan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (Fitra Sumut) menunjukkan, pos anggaran untuk belanja rutin pada beberapa kabupaten bahkan lebih dari 80 persen. "Misalnya Kabupaten Simalungun. Dari total APBD sebesar Rp 404 miliar lebih, pos anggaran untuk belanja aparatur mencapai 82 persen. Persisnya atau Rp 335.771.361.668," Elfenda Ananda, Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut di Medan, Sabtu (31/12/2005). Menurut Elfenda, persoalan ini terjadi, karena dalam tahapan penyusunan anggaran, pemerintah daerah tidak melibatkan masyarakat secara luas. Proses pelaksanaannya masih belum menunjukkan proses yang transparan, partisipatif dan akuntabel. "Dalam tahapan Pembahasan anggaran, DPRD sebagai wakil rakyat justeru tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memberikan masukan dalam APBD sesuai dengan kepmendagri No.29 tahun 2002. DPRD dan pemerintah selalu membuat jadwal yang singkat, sekitar 10 hari. Tidak diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkritisi APBD," kata Elfenda. Hal itu terbukti dengan terjadinya kasus Pendahuluan PAPBD Kota Medan Tahun 2005. Tanpa persetujuan keseluruhan anggota dewan, Ketua DPRD Medan menyetujui permohonan pembelian mobil senilai Rp.10,2 miliar. Dengan kondisi ini, kata Elfenda, keberpihakan pemerintah daerah di Sumatera Utara terhadap kepentingan rakyat masih terbilang kecil. Kondisi ini diperparah pula dengan berbagai korupsi yang masih berlangsung di berbagai sektor. "Praktik korupsi, seperti percaloan jasa pengurusan SIM, STNK, Paspor, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga sampai pengurusan KTP dan sebagainya, menambah beban keterpurukan masih terus berlangsung," kata Elfenda Pada sisi lain, kata dia lagi, pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah Sumatera Utara tidak siap menerima berbagai kritik dan terkesan buang badan dengan menyalahkan berbagai pihak. Tidak ada upaya kebesaran hati menerima segala kekurangan dengan cara memperbaiki segala kelemahan tersebut. (jon/)