Kepsek di Inhu yang Mundur Ngaku Pernah Diperiksa Oknum Kejaksaan

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 20:23 WIB
ilustrasi pejabat mundur (fokus)
Ilustrasi mundur dari jabatan (Basith Subastian)
Indragiri Hulu -

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Riau mengungkap sejumlah pengakuan kepala SMP di Indragiri Hulu (Inhu) yang mundur. Kepada LKBH PGRI Riau, para kepsek tersebut mengaku pernah diperiksa oknum kejaksaan tanpa surat pemanggilan.

"Para kepsek dipanggil ke kejaksaan tanpa surat resmi. Pengakuan mereka, di kejaksaan mereka diperiksa, digertak-gertak, diancam gitu," kata Ketua LKBH PGRI Riau Taufik Tanjung dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (17/7/2020).

Taufik menyebut para kepsek tersebut mengaku diperiksa perihal pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dia menegaskan pemeriksaan yang dilakukan oknum kejaksaan itu tidak sesuai dengan prosedur.

"Cara pemanggilan oknum kejaksaan kepada kepala sekolah tidak prosedural. Mereka dipanggil, dimintai keterangan soal dana BOS tanpa ada surat pemanggilan resmi," sesal Taufik.

Taufik mempersilakan pihak kejaksaan menyelidiki jika memang ada dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana BOS di seluruh SMP di Inhu. Namun, tegas dia, harus sesuai dengan prosedur.

"Kalau memang ada indikasi penyalahgunaan anggaran BOS, ya, silakan diusut, kita dukung itu. Tapi janganlah dengan cara-cara yang tidak prosedural, main gertak-gertak gitu," kata Taufik.

Sebelumnya, seluruh kepala SMP negeri di Inhu mengundurkan diri karena diperas oleh oknum LSM. Menurut LKBH PGRI Riau, oknum LSM yang memeras para kepsek tersebut bekerja sama dengan oknum kejaksaan.

"Para kepsek ini sudah tidak tahan lagi menjadi upaya pemerasan yang dilakukan permainan oknum kejaksaan dengan LSM itu. Mereka diintimidasi, digertak oleh oknum kejaksaan," ucap Ketua LKBH PGRI Riau Taufik Tanjung, Jumat (17/7/).

(cha/zak)