Kasus Nurhadi Dikembangkan ke TPPU, KPK Mulai Kumpulkan Data Aset

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 20:21 WIB
Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi penanganan perkara di MA, Nurhadi kembali diperiksa KPK, Jumat (19/6/2020).
Nurhadi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK mulai mengembangkan kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat Nurhadi ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK mulai mengumpulkan data aset-aset yang diduga milik eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu.

"Jadi begini ya, di dalam proses penyidik tersangka Nurhadi ini, seperti yang sudah disampaikan, kemudian penyidik menemukan atau mengamankan beberapa aset yang bernilai ekonomis dari mulai ada vila, tas-tas mewah, sepatu, kemudian ada kendaraan mewah ketika dilakukan penggeledahan, kemudian lahan kelapa sawit di Padang Lawas," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/7/20202).

Selanjutnya Ali mengatakan KPK akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai konfirmasi soal data aset-aset tersebut. Hal itu dilakukan untuk menggali dan mencari bukti soal dugaan TPPU.

"Tentu penyidik KPK saat ini terus melakukan pendalaman, terus menggali, terus mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang ada. Jika kemudian nanti dalam perkembangannya disimpulkan ditemukan dua bukti permulaan yang cukup tentu akan dikembangkan lebih lanjut ke penyidikan tindak pidana pencucian uang," sebutnya.

Meski demikian, Ali menyebut hingga kini KPK belum memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Nurhadi di kasus TPPU. Untuk itu, menurutnya, KPK masih berfokus pada pokok perkara, yakni dugaan suap dan gratifikasi.

"Sejauh ini KPK masih fokus pada pasal-pasal yang dipersangkakan, yaitu dugaan suap dan penerimaan gratifikasi," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2