NasDem Minta RUU PKS Dipertahankan di Prolegnas Prioritas 2020

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 19:22 WIB
Anggota F-NasDem DPR Lisda Hendrajoni
Anggota F-NasDem DPR Lisda Hendrajoni (Foto: Tangkapan layar YouTube DPR RI)
Jakarta -

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditarik dari program legisnasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020 hasil evaluasi yang disahkan hari ini. Fraksi Partai NasDem meminta RUU PKS tetap dipertahankan.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR Lisda Hendrajoni mengatakan pihaknya menyayangkan ditariknya RUU PKS dari prolegnas prioritas 2020. Padahal menurutnya, RUU PKS penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

"Menyayangkan hasil keputusan rapat kerja Baleg mengeluarkan RUU PKS dari Prolegas prioritas 2020, mengingat urgensi RUU PKS untuk memberikan hak rasa aman, hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual," kata Lisda saat interupsi dalam rapat paripurna DPR, Kamis (16/7/2020).

Lisda juga memaparkan ada 406.178 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019, serta 123 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lisda juga mengungkap ada 106 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.

"Forum Pengada Layanan (FPL) memantau dan melaporkan bahwa sudah terjadi sedikitnya 106 kasus kekerasan seksual selama pandemi COVID-19 dari bulan Maret sampai bulan Mei 2020," ungkapnya.

Selain itu, Lisda mengatakan dalam peraturan yang ada saat ini, tidak diatur tentang sembilan jenis kejahatan seksual yang dimuat dalam RUU PKS, yaitu , pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual sebagai tindak pidana. Selain itu, peraturan yang ada saat ini belum menyediakan jaminan atas pemenuhan hak korban dan keluarga korban kekerasan seksual.

Lisda juga mengatakan selama ini korban kekerasan seksual kesulitan mengakses layanan medis, psikologis, hingga bantuan hukum. Selain itu, RUU PKS disebutnya juga mengatur rehabilitasi khusus bagi pelaku pelecehan.

"RUU PKS mengusulkan pengaturan tindakan berupa rehabilitasi khusus yang hanya diberikan bagi pelaku pelecehan seksual nonfisik dan pelaku di bawah 14 tahun. Ini sangat penting untuk mengubah pola pikir dan sikap untuk mencegah perbuatan yang sama terulang di masa depan," ujarnya.

Karena itulah, Lisda menyampaikan permintaan Fraksi NasDem agar RUU PKS dipertahankan di Prolegnas prioritas 2020. Anggota Komisi VIII DPR itu menyebut RUU PKS penting untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual.

"Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, dengan melihat data, fakta, dan urgensi, serta aspirasi masyarakat, Fraksi Partai NasDem dengan segala hormat kepada hadirin sekalian, melalui forum sidang paripurna yang mulia ini, meminta RUU PKS untuk tetap dipertahankan dalam Prolegnas prioritas 2020 demi menjaga komitmen dan sensitivitas kita semua dalam melindungi hak warga negara dari tindak kekerasan seksual," tegasnya.

Seperti diketahui, Prolegnas prioritas 2020 hasil evaluasi telah disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. Ada 37 RUU dalam daftar, namun RUU PKS tak termasuk di dalamnya.

(azr/elz)