Berdasarkan Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mencopot jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo dan memutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri.
Adapun pencopotan jabatan tersebut karena Prasetyo terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra tanpa berkoordinasi dan meminta izin kepada pimpinan Polri. Merespons hal ini, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi langkah tegas yang diambil Idham Azis.
"Saya apresiasi dan menghormati keputusan Pak Idham Azis yang bergerak cepat mencopot yang bersangkutan," ujar Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2020).
Menurut Jazilul, mencopot dan menahan Prasetyo merupakan bukti bahwa Kapolri tidak tebang pilih. Ia juga mengatakan hal tersebut merupakan langkah awal yang mana langkah selanjutnya juga sangat penting.
"Bukti Kapolri tidak tebang pilih," tambahnya.
Jazilul mengatakan diperlukan pemeriksaan untuk membuktikan motif dibalik keluarnya surat jalan terhadap Djoko Tjandra. Terkait hal ini, kepolisian pasti telah menimbang bobot pelanggaran dan sanksi hukum yang akan dikenakan.
"Ini harus diungkap motif sebenarnya apa? Dan siapa saja yang terlibat," tegasnya.
Agar tidak menimbulkan dugaan yang tidak tepat dari masyarakat, Jazilul menyarankan pemeriksaan terhadap Prasetyo dilakukan terbuka. Dengan begitu, kasus tersebut akan jelas di mata publik dan bisa menjadi pelajaran bagi jajaran polisi lainnya. Ia menilai kasus tersebut merupakan ujian bagi Korps Bhayangkara.
"Namun saya yakin Pak Idham Aziz bertindak profesional dan tegas dalam penegakan disiplin jajarannya," tuturnya.
"Kami dukung Polri yang promoter (profesional, modern, terpercaya)," pungkasnya.
Tonton video 'Mahfud Md Soal Jenderal Bantu Djoko Tjandra: Nggak Bisa Akal-Akalan':
(akn/ega)
