PA 212 Bakal Demo Besar-besaran di Istana Kalau RUU BPIP Sama dengan HIP

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 16:10 WIB
Ketua PA 212 Slamet Maarif saat demo RUU HIP (Arun/detikcom)
Ketua PA 212 Slamet Maarif saat demo RUU HIP (Arun/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah menyerahkan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ke DPR hari ini. Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan bakal ada demo besar jika konsep RUU BPIP usulan pemerintah sama dengan RUU HIP.

"Kita akan pelajari isi PIP. Kalau PIP sama dengan HIP, demonya nggak di DPR, tapi yang mengusulkan di pemerintah, kita akan demo besar-besaran di Istana Negara. Pemerintah yang mengusulkan wajib tanggung jawab," kata Slamet dalam orasinya di atas mobil komando, Kamis (16/7/2020).

Slamet mempertanyakan keputusan pemerintah mengusulkan RUU BPIP. Slamet menegaskan, sejak awal PA 212 menolak RUU HIP dan BPIP

"Yang terjadi barusan ternyata pemerintah tidak mau bahas RUU HIP, tapi pemerintah hari ini juga menyerahkan RUU PIP. Beberapa menteri dipimpin Menko Polhukam sudah ketemu pimpinan DPR menyerahkan RUU PIP. Dari awal kita tegas kita tolak RUU HIP maupun PIP. Apa pun namanya terima atau tolak?" ujar Slamet di hadapan massa.

Sebelumnya, pemerintah menyerahkan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ke DPR hari ini. DPR bersama pemerintah menegaskan tidak akan segera membahas RUU BPIP.

"DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU BPIP tersebut," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di gedung DPR, Senayan.

Puan menegaskan konsep RUU BPIP akan berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan tak ada lagi pasal kontroversi yang menuai polemik selama ini.

"Konsep RUU BPIP disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, yaitu berisikan substansi yang telah ada di peraturan presiden, yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, dan diperkuatkan substansi RUU BPIP," ujar Puan.

(idn/idn)