Polisi Cari Tersangka yang Nikahkan Gadis 12 Tahun di Pinrang Dengan Terapis

Hermawan Mappiwali - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 12:46 WIB
Pernikahan antara B (44) yang menikahi gadis yang masih 12 tahun di Pinrang, Sulsel (dok. Istimewa).
Foto: Pernikahan antara B (44) yang menikahi gadis yang masih 12 tahun di Pinrang, Sulsel (dok. Istimewa).
Pinrang -

Polisi telah menetapkan Sappe (39) sebagai tersangka karena mencabuli anak tirinya, NF (12) di Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kini polisi mengejar tersangka lain yang menikahkan NF dengan seorang terapis usai aksi pencabulan Sappe.

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Dharma Negara mengatakan, pernikahan NF dengan seorang terapis asal Makassar B (44) jelas telah melanggar UU Perkawinan. Kini polisi dalam tahap penyidikan untuk mengungkap tersangka dari aksi pihak keluarga menikahkan anak yang masih di bawah umur tersebut.

"Kalau masalah UU perkawinan dan tersangka yang lain (selain ayah tiri), kami kemarin gelar, sekarang lagi periksa intensif lagi seluruhnya, nanti hari Senin (pekan depan) gelar lagi apakah ada kemungkinan tersangka," ucap Dharma saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (16/7/2020).

Dharma mengungkapkan, sebelum gelar perkara kembali dilakukan pada Senin pekan depan, pihaknya harus benar-benar mendalami keterangan para saksi, terutama pihak keluarga korban serta korban sendiri.

"Saksi intinya lebih dari 3, termasuk yang proses awal kemarin. Bapak tiri, anak-anak ini, B yang terapis pijat, kakak korban dan ibu korban," sebut Dharma.

"Jadi Senin baru gelar lagi, karena anggota masih melengkapi, kalau tidak lengkap tidak berani kita," sambung Dharma.

Soal Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud telah dilanggar dan dalam proses penyidikan polisi ini, ialah pasangan yang belum berusia 19 tahun kini tidak bisa menikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan. UU itu diteken Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2019.

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun," bunyi Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 itu.

UU ini diundangkan di Jakarta pada 15 Oktober 2019. UU ini diundangkan oleh Plt Menkum HAM Tjahjo Kumolo.

(nvl/nvl)