Mahfud Besok ke DPR, Antar Surat Permintaan Pemerintah Tunda RUU HIP

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 16:28 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD
Mahfud Md (Faiq Azmi/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md akan mengunjungi DPR RI esok hari. Ia akan mewakili pemerintah mengantar surat sekaligus meminta DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Besok saya akan ke DPR, jamnya masih diatur," kata Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2020).

"Pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi, secara fisik dalam bentuk surat menteri yang akan menyampaikan ke situ mewakili Presiden RI sehingga nanti silahkan DPR sesudah itu mau dibawa ke proses legislasi apa apakah prolegnas atau apa tapi pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu," sambungnya.

Mahfud kembali menegaskan bahwa posisi pemerintah tetap menolak pembahasan RUU HIP. Namun ia menuturkan bahwa pemerintah tidak bisa langsung mencabut RUU HIP ini karena Indonesia menerapkan sistem demokrasi.

"Ini masalah ketatanegaraan sehingga kita itu pemerintah meskipun punya sikap, tidak bisa menyatakan cabut gitu, nggak bisa. Jadi harus ada proses legislasinya karena ini masalah demokrasi dan demokrasi itu tidak boleh jalan tanpa nomokrasi tanpa prosedur-prosedur yang terukur," ungkap Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menegaskan sikap mereka sampai saat ini menolak jika Pancasila diperas. Ada dua substansi yang melandasi pemerintah menolak RUU HIP.

"Sejauh menyangkut substansi, ada 2 sikap dasar pemerintah. Pertama, kalau mau bicara Pancasila, penyebarluasan Pancasila dan sosialisasi Pancasila, maka ketetapan MPRS Nomor 25/66 itu harus menjadi dasar pertimbangan utama sesudah UUD," kata Mahfud, sebelumnya.

"Tanpa itu pemerintah pada posisi tidak setuju membicarakan Pancasila tanpa berpedoman Tap MPRS 25/66, yaitu tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme kecuali untuk keperluan studi akademik bukan untuk penyebaran," tambah dia.

(elz/ear)