Rudenim Makassar Deportasi WNA Bulgaria Pembobol ATM Modus Skimming

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 16:07 WIB
Rudenim Makassar mendeportasi WN Bulgaria, Petar Iliev Hadzhiliev (50) pembobol kartu ATM.
Rudenim Makassar mendeportasi WN Bulgaria, Petar Iliev Hadzhiliev (50) pembobol kartu ATM. (Dok Rudenim Makassar)
Makassar -

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Bulgaria, Petar Iliev Hadzhiliev (50). Petar sebelumnya dipenjara di Rutan Selayar akibat kasus pembobolan kartu ATM (skimming).

Kepala Rudenim Makassar Togol Situmorang mengatakan WNA Bulgaria tersebut dititipkan di Rudenim sejak 8 April 2020. Sebelumnya, Petar menjalani hukuman selama 1 tahun di Rutan Selayar atas tindak pidana skimming, melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .

"Pendeportasian dilakukan dengan dikawal oleh 2 petugas dari Rudenim Makassar, melalui Bandara Soekarno-Hatta, kemudian transit di Qatar, selanjutnya Yunani, dan Bulgaria," ujar Togol dalam keterangannya, Rabu (15/7/2020).

Selain mendeportasi WNA Bulgaria, Rudenim Makassar memindahkan satu WNA asal Amerika Serikat, Raymond Cecil Kastner alias Muhammad Zubair, pelaku pelanggar Pasal 78 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Yang bersangkutan masuk di Indonesia menggunakan visa kunjungan dan setelah visa kunjungan habis tahun 2018, Raymond masih tinggal di Kendari. Kemudian ditangkap oleh Kanim Kendari selanjutnya dititipkan di Rudenim Makassar sejak 5 Maret 2020," tambah Togol.

Togol menjelaskan pemindahan Raymond ke Rudenim Jakarta dilakukan untuk memudahkan proses koordinasi dengan perwakilan negaranya di Jakarta serta untuk memudahkan proses pendeportasian ke negara asalnya.

"Berdasarkan koordinasi dengan pihak Kedutaan Amerika Serikat, untuk pergantian paspor Raymond harus dilakukan di hadapan pejabat kedutaan dan masa pandemi ini pejabat hanya ada di kedutaan Amerika di Jakarta, karena itu kami berinisiatif memindahkan Raymond setelah mendapat persetujuan Dirjen Imigrasi," pungkas Togol.

(mna/idh)