Tentang Komisi Lanjut Usia dan BSANK yang Hendak Dibubarkan Jokowi

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 16:03 WIB
Polri memberikan bantuan sosial kepada 7 panti jompo dalam rangkaian peringatan HUT ke-74 Bhayangkara.

Salah satunya di Panti Jompo Wisma Sahabat Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (28/6/2020). Pemberian bantuan diberikan secara simbolis oleh Karodalops Sops Polri Brigjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso.
Foto: Pembagian bantuan oleh polri kepada para lansia di panti jompo (dok. Polri)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merampingkan sejumlah komisi dan lembaga guna menghemat anggaran negara. Komisi Nasional Lanjut Usia (KNLU) dan Badan Standarisasi & Akreditasi Nasional Keolahragan (BSANK) termasuk di dalamnya.

KNLU adalah komisi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. Keppres ini diteken oleh Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri pada 22 Juni 2004.

Pembentukan KNLU merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 25 UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Adapun KNLU memiliki dua tugas utama, yakni membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 orang.

Selanjutnya, adalah BSANK yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan. Badan ini dibentuk melalui Peraturan Pesiden Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja BSANK serta Keputusan Presiden 171/2015 tentang Pengangkatan Anggota BSANK. Perpres dan Keppres ini diteken oleh Presiden Jokowi.

Selanjutnya
Halaman
1 2