Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) meminta anggota DPR tidak menjadikan pandemi virus Corona (COVID-19) sebagai alasan untuk tidak berkantor di kompleks MPR/DPR, Jakarta. Fraksi Demokrat (PD) DPR mengaku selalu menekankan kepada anggotanya untuk hadir secara fisik dalam rapat-rapat yang digelar DPR.
"Khusus FPD kami selalu menekankan kehadiran fisik anggota di setiap rapat meskipun hanya perwakilan, karena memang rapat dibatasi jumlah yang hadir karena protokol kesehatan COVID-19," kata Sekretaris Fraksi PD Marwan Cik Hasan kepada wartawan, Rabu (15/7/2020).
Formappi sebelumnya mengkritik kegiatan rapat virtual yang digelar DPR. Menurut Formappi, rapat virtual semestinya bisa ditiadakan karena di Jakarta telah diterapkan PSBB transisi.
Fraksi PD menilai rapat virtual masih harus diterapkan karena kondisi pandemi virus Corona di Tanah Air masih mengkhawatirkan. Namun, sebut Marwan, Fraksi PD menampung kritikan Formappi dan akan menyampaikan kepada pimpinan DPR.
"Belum aman (rapat virtual ditiadakan). Maka, kita perlu evaluasi dan berikan masukan ke pimpinan DPR. Saya pikir kritiknya akan jadi bahan masukan untuk juga kami sampaikan ke pimpinan DPR," tutur Marwan.
Terpisah, Fraksi Partai Golkar mempersilakan Formappi mengkritik kerja DPR. Fraksi Golkar menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR pasti ada dasar hukumnya.
"Silakan saja kalau Formappi mau kritik, kan Indonesia negara yang Demokratis. Yang dilakukan DPR pasti ada dasar hukumnya. Semua berarti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir kepada wartawan.
Tonton video 'Bertemu Prabowo, Airlangga: Ada Persamaan Dalam Pilkada':
