Anggota Komisi III DPR: Tim Pemburu Koruptor Basi dan Sia-sia!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 11:53 WIB
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan
Foto: Hinca Pandjaitan (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md segera mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, menilai wacana itu basi.

"Memburu koruptor itu kewajiban negara dan 24 jam non stop. Para penegak hukum paham betul ini tugas sekaligus kewajibannya," kata Hinca Pandjaiatan kepada wartawan, Rabu (15/7/2020).

Menurut Hinca, tak perlu lagi ada tim pemburu koruptor. Kerja tim ini dinilainya bakal sia-sia.

"Tidak perlu digembor-gemborkan. Apalagi harus bentuk tim lagi. Ini basi dan sia-sia. Sudah kabur baru diburu. Api sudah besar sekali baru mau bentuk pemadam," ujarnya.

Pembentukan tim pemburu koruptor pun ditolak Hinca. Menurutnya, lebih baik memaksimalkan saja aparat hukum yang sudah ada saat ini.

"Saya tak setuju bentuk tim pemburu koruptor. KPK, Kejagung, kepolisian, sudah ada. Maksimalkan itu. Bukankah Presiden Jokowi mau bubarkan 18 lembaga, mengapa mau bentuk tim lagi?" ucap elite Partai Demokrat itu.

Hinca menyinggung terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Menurutnya, kasus tersebut sudah jelas, namun Djoko Tjandra dapat bergerak bebas hingga kini.

"Silent saja kerjanya, nggak usah koar-koar. Yang penting hasil kerjanya. Tangkap koruptor," sebut Hinca.

"Kasus Djoko Tjandra terang benderang tinggal tangkap, tapi tidak ditangkap. Malah melenggang," imbuhnya.

Sebelumnya, rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor dalam sorotan KPK yang mengatakan kinerja terdahulu tidak optimal. Menko Polhukam Mahfud Md menjawab KPK.

"Ya, saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektivitasnya," kata Mahfud melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (14/7).

Mahfud menuturkan, Instruksi Presiden (Inpres) juga diperlukan sebagai pengikat dalam membentuk tim pemburu koruptor. Untuk itu, kata Mahfud, Inpres yang sudah diterima perlu dibahas dengan lintas lembaga agar diketahui seberapa besar manfaat yang diterima jika tim dibentuk.

"Membuat Tim Pemburu koruptor tidak bisa seketika juga karena perlu Inpres sebagai cantolan. Inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaatnya," tuturnya.

(rfs/gbr)