Petinggi Partai Berkarya di bawah Tommy Soeharto, Vasco Ruseimy, meyakini ada tangan gaib yang ikut campur jika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mensahkan kepengurusan Berkarya yang dikomandoi Muchdi Pr. Partai Berkarya kubu Muchdi Pr meminta loyalis Tommy Soeharto tidak menyeret-nyeret pihak luar ke kisruh internal partai.
"Tidak ada sama sekali (tangan gaib). Tolong dijaga imbauan saya kepada teman-teman yang kontra dengan munaslub ini untuk tidak memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan data. Jangan membawa orang luar di masalah internal kita. Apalagi yang dimaksud tangan-rangan gaib ini adalah mungkin musuh politik atau pemerintah sekarang atau bagaimana. Ini internal kita, kita jalankan sesuai aturan yang ada," kata Badaruddin Andi Picunang kepada wartawan, Selasa (14/7/2020).
Picunang menegaskan bahwa tidak ada tangan gaib di belakang mereka. Dia menegaskan bahwa Kemenkum HAM wajib mensahkan kepengurusan Berkarya di bawah pimpinan Muchdi Pr jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang (UU).
"Jadi saya luruskan, ya, tidak ada tangan-tangan gaib itu. Kita melakukan secara konstitusional sesuai UU dan kita serahkan ke pemerintah. Apabila memenuhi syarat dan memenuhi aturan atau UU, pemerintah wajib mengeluarkan SK kepengurusan walaupun keberadaan produk dari munaslub ini, baik itu perubahan AD/ART, maupun perubahan pengurus," tegas Picunang.
Picunang menyebut musyawarah luar biasa (Munaslub) Berkarya digelar secara terbuka dan transparan. Dia menuturkan munaslub digelar karena selama dua tahun belakangan pengelolaan Berkarya dilakukan secara autokrasi.
"Kita melakukan munaslub ini tidak diam-diam, tidak tertutup, semua serba terbuka dan transparan. Jauh sebelumnya, untuk menuju munaslub ini penuh sejarah yang panjang sejak 2 tahun yang lalu, pascarapimnas III Solo, di mana kondisi partai kita secara internal, baik dari pengelolaan, manajemen kesekretariatan, kepemimpinan untuk melakukan kebijakan-kebijakan internal itu, amanah AD/ART, amanah UU Partai tidak dijalankan secara demokratis, justru dijalankan secara autokratis, maupun feodalis," papar Picunang.
Tonton video 'Tommy Soeharto Hentikan Munaslub Partai Berkarya Karena Dianggap Ilegal':
