.webp)
Organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Jakarta Timur menggelar aksi di depan gerbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka menuntut adanya penjelasan terkait Permendikbud 44 Tahun 2019.
Mereka pun tampak membawa banner bertulisan 'Meminta Gubernur DKI Jakarta segera menginstruksikan Kadisdik untuk menyelesaikan kekisruhan dan menjelaskan secara detail kenapa pelaksanaan itu berbeda dengan juknis yang ditandatangani olehnya'.
"Kami hanya minta klarifikasi soal Permendikbud 25 Tahun 2019. Mohon dijelaskan agar tidak jadi salah tafsir. Kami meminta menteri pendidikan dan kebudayaan untuk segera menghapus atau membatalkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 karena tidak sesuai dengan pembukaan UUD," kata orator di lokasi, Selasa (14/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Orator juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong Kepala Dinas DKI Jakarta untuk meminta maaf kepada masyarakat. Selain itu, massa meminta Kemendikbud memberi teguran kepada pihak yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 soal PPDB pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
"Mendorong Gubernur DKI agar mendesak kadisdik untuk minta maaf ke masyarakat. Harapan kami agar Bapak Menteri memberi teguran keras bagi pihak yang menyimpang," ujar orator.
"Meminta Gubernur DKI Jakarta segera menginstruksikan kadisdik untuk menyelesaikan kekisruhan dan menjelaskan detail kenapa sampai pelaksanaan PPDB itu berbeda dengan juknis yang ditandatangani olehnya," tulis salah satu poin tuntutan massa.
Seperti diketahui, pelaksanaan PPDB DKI jalur zonasi sempat mendapat protes dari sejumlah orang tua karena mengutamakan syarat usia. Sebab, siswa dengan usia lebih tua punya kans lebih besar untuk diterima.
(dkp/dkp)
