"Satu hal yang menjadi PR kita semua terkait masalah data pasien, ini UU tidak mengizinkan data pasien dipublikasikan, tetapi apabila data tentang siapa yang tertular COVID bisa diketahui lingkungan sekitarnya, ini akan sangat membantu, sehingga masyarakat di sekitar itu bisa menghindar," ujar Doni dalam rapat bersama Komisi VIII di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Doni mengatakan rencana ini bukan bermaksud membuat stigma di lingkungan masyarakat. Dia meminta seluruh masyarakat tidak berpikiran buruk tentang pasien Corona karena siapa pun bisa terkena virus ini.
"Bukan kita mau menstigma negatif kepada mereka yang terpapar COVID, sekarang ini tidak ada rasanya menganggap orang yang kena COVID ini adalah suatu yang aib, karena semuanya bisa kena. Dan terakhir, pimpinan suatu negara besar juga kena COVID. Jadi ini mungkin jadi bahan evaluasi kita semua," jelasnya.
Terakhir, Doni menjelaskan usulan ini hanya untuk keselamatan publik dan tidak ada motif lain. Doni menegaskan cara ini bisa memudahkan petugas di lapangan dalam melindungi warganya.
"Kaitannya dengan masalah keselamatan publik, dengan ketentuan perlindungan privasi bagi mereka yang terkena wabah atau penyakit perlu dicari solusi. Sehingga akan sangat membantu petugas lapangan agar tidak membuat masyarakat yang lain dengan mudah terpapar," ucap Doni. (zap/idn)
