PTUN Jakarta Kuatkan Keputusan Jokowi Angkat 5 Anggota BPK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 13:17 WIB
Kantor PTUN DKI Jakarta
PTUN Jakarta (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan yang dilayangkan Independence Supreme Audit (ISeA) Watch, yang diwakili Zindar Kar Marbun. Dalam gugatannya, Zindar meminta pengadilan Jakarta memberhentikan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024.

Hal itu tertuang dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT yang dikutip detikcom, Senin (13/7/2020). Dalam berkas putusan itu tertulis ISeA mendalilkan para anggota BPK yang dimaksud masih memiliki latar belakang politik sehingga dikhawatirkan akan kesulitan menjaga kemandirian.

Lima anggota BPK itu adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, dan Harry Azhar Azis. Kelima orang itu diangkat lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, ISeA menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PTUN Jakarta.

Apa kata PTUN Jakarta?

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard)," ujar majelis dengan ketua Nasrifal dan anggota majelis Joko Setiono dan Sutiyono.

Menurut majelis, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Adapun Presiden hanya bersifat 'meresmikan'.

Apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa, yang meresmikan keanggotaan Pius Lustrilanang dkk sebagai anggota BPK, pengadilan berpendapat bahwa 'kehendak' atau 'beslissing' untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota BPK ada pada 'kehendak' anggota DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

"Sementara Presiden RI tidak memiliki 'kehendak' atau 'beslissing' untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK. Karenanya, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3, yaitu 'berisi tindakan hukum tata usaha negara' sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara," papar majelis.

Sebelumnya diberitakan, gugatan terdaftar di PTUN Jakarta. Zindar meminta keppres yang mengesahkan lima anggota BPK 2019-2024 dibatalkan.

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," demikian bunyi petitum Zindar.

Sebagaimana diketahui, lima nama di atas terpilih dalam voting calon anggota BPK di Komisi XI pada 26 September 2019. Pius menjadi calon anggota BPK dengan perolehan suara terbanyak, yakni 43 suara. Di peringkat kedua ada Daniel Lumban dengan 41, ketiga Hendra yang juga mendapatkan 41 suara. Kemudian secara berurutan Achsanul dengan 31 suara dan Harry Azhar dengan 29 suara.

Kemudian kelimanya dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) pada 17 Oktober 2019. Pelantikan itu dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan beberapa pejabat lainnya, termasuk jajaran Kabinet Indonesia Kerja.

(asp/elz)