.webp)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan material lumpur dari pengerukan sungai menjadi bahan reklamasi di kawasan Ancol. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan reklamasi dengan material lumpur tidak bisa dilakukan.
"Bahwa lumpur itu bersifat cair. Sementara reklamasi di kawasan perairan pasti membutuhkan material padat sebagai bahan urukannya. Penjelasan Anies mengenai reklamasi dengan lumpur tidak make sense dan cenderung menyesatkan masyarakat," ucap Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, dalam keterangannya, Minggu (12/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun untuk klaim proyek tersebut dapat mencegah banjir, Susan menilai alasan itu klise, narasi banjir selalu diulang-ulang oleh beberapa gubernur DKI sebelumnya.
"Jakarta bisa bebas banjir bukan dengan proyek reklamasi, tetapi dengan menyetop pembangunan gedung-gedung tinggi yang mengekstraksi air tanah. Ini kecacatan ketiga," jelas Susan.
Selain itu, KIARA menyanggah pernyataan Gubernur Anies Baswedan soal reklamasi Ancol berbeda dengan reklamasi 17 pulau. Penolakan reklamasi 17 pulau menjadi salah satu bahan kampanye Anies saat Pilgub 2017.
"Reklamasi Ancol merupakan kelanjutan dari reklamasi 17 pulau, khususnya Pulau K. Bedanya, dahulu direncanakan seluas 35 hektar, sementara sekarang hanya 32 hektar. Ini kecacatan pertama," ucapnya.
Seperti diketahui, Anies Baswedan angkat bicara terkait reklamasi Ancol yang menuai kritik. Anies beralasan reklamasi di kawasan Ancol tersebut semata-mata untuk menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman banjir.
Sebelumnya, Anies mengatakan Jakarta memiliki 13 sungai dengan total panjang sekitar 400 km dan 30 waduk yang secara alami mengalami pendangkalan. Karena itu, Anies menyebut sungai dan waduk itu kemudian harus dikeruk terus menerus dan lumpur hasil kerukan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol.
"Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu," kata Anies dalam siaran di YouTube Pemprov DKI seperti dilihat detikcom, Sabtu (11/7).
Anies mengakui lumpur dari hasil pengerukan itu memang menambah lahan bagi Ancol. Namun, maksud, tujuan, serta pemanfaatannya berbeda dengan proyek reklamasi 17 pulau yang sudah dibatalkannya itu.
"Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Jadi masalahnya bukan sekadar soal reklamasi atau tidak reklamasi. Masalahnya adalah kepentingan umumnya di mana, rasa keadilan sosialnya di mana, ketentuan hukumnya bagaimana. Nah, yang 17 pulau itu tidak sejalan dengan kepentingan umum kemudian ada permasalahan hukum, mengganggu rasa keadilan," katanya.
