Larangan Kantong Plastik di Jakarta Berlaku, Dinas LH DKI Belum Beri Sanksi

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 12:50 WIB
Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik seklai pakai di mal hingga pasar. Larangan itu mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 mendatang.
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta -

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta Andono Warih mengatakan pihaknya saat ini belum memberikan sanksi kepada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola toko swalayan, dan pengelola pasar rakyat terkait larangan penggunaan kantong plastik. Padahal, larangan tersebut sudah berlaku sejak Rabu (1/7).

"Belum ada (sanksi), pembinaan dulu," ujar Andono saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, sanksi yang ada di Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 diberikan secara berkala. Andono mengatakan, apabila di periode berikutnya ditemukan pelanggaran yang sama, barulah sanksi diberikan.

"Kalau ada temuan dikasih waktu. Di periode pengawasan bulan depan kalau masih ada temuan di lokasi yang sama, baru jatuh sanksi administrasi secara bertahap," katanya.

Lebih lanjut, Andono menjelaskan, pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar di Jakarta tersebar di 2.149 titik. Pada 1 Juli-2 Juli, pihaknya telah melakukan sidak di 1.638 lokasi.

Tercatat, wilayah yang sudah disidak oleh Dinas LH DKI di Jakarta Utara sebanyak 248 toko swalayan, Jakarta Pusat ada 252 pasar rakyat dan toko swalayan, di Jakarta Timur ada 730 minimarket dan 33 pasar rakyat, serta untuk wilayah Jakarta Selatan ada 25 pasar rakyat dan 350 toko swalayan.

"Pengecekan secara berkala dilakukan oleh masing-masing Sudin LH yang ada di wilayah kota administrasi," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai (kantong kresek). Berlaku mulai hari ini, kantong kresek 'haram' beredar di pusat perbelanjaan (mal), toko swalayan, dan pasar tradisional.

Bukan tanpa alasan aturan ini diberlakukan. Tujuannya mengurangi sampah di Indonesia yang didominasi oleh plastik dan prosesnya yang dinilai sulit terurai.

"Sekarang ini di Bantar Gebang sudah penuh dengan kresek. Yang sekarang sudah mencapai 39 juta ton (sampah), 34%-nya itu plastik dan kebanyakan kantong kresek. Kalau kita nggak berbuat sesuatu nanti makin lama makin membebani lingkungan dan kasihan anak cucu kita nanti nggak kebagian tempat," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Andono Warih kepada detikcom, Minggu (28/6).

Tiga sarana perdagangan di atas tidak boleh lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai. Jika ada penjual yang nekat, Pemprov DKI tidak segan-segan akan menerapkan sanksi bertahap.

"Kita kan berangkat dari filosofi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tentu sebagaimana norma yang ada di Pergub, sanksi itu kan bertahap. Bukan langsung sanksi, edukasinya ada, pengawasan, pemantauan, lalu ada teguran, peringatan, baru sanksi," ucap Andono.

(dwia/dwia)