.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut APBD DKI tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 53 persen. Penurunan tersebut imbas pandemi COVID-19. Anies pun menyatakan proyek penanggulangan banjir butuh support fiskal.
Anies menyampaikan hal itu dalam rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil pada Selasa (7/7). Dalam rapat tersebut, Anies menyebut tantangan yang dihadapi Pemprov DKI saat ini ialah fiskal.
"Tantangan kami fiskal, Jakarta ini sejak kejadian COVID adalah salah satu paling besar dampaknya. Fiscal power kita kontraksi 53 persen, anggaran kita ini, dari Rp 87 triliun, sekarang menjadi sekitar Rp 47 triliun sampai akhir tahun," ujar Anies dalam video rapat yang diunggah melalui Channel YouTube Pemprov DKI seperti dilihat detikcom, Jumat (10/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata Anies, pajak Pemprov DKI Jakarta di masa pandemi ini mengalami penurunan sebesar 55 persen. Hal itu karena perekonomian di Jakarta tidak 100 persen berjalan di masa pandemi ini.
"Pendapatan pajak kita turun 55 persen, karena Jakarta mendapat RAB (rencana anggaran biaya) dari pajak, perekonomian tidak jalan, otomatis kita tidak ada pemasukan," ucapnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengaku ada dana bagi hasil dengan pemerintah provinsi, tapi itu juga tidak berjalan dengan baik karena berada di sektor ekonomi. "Ada dana bagi hasil dari pusat, tapi dana bagi hasil itu juga mengandalkan kegiatan perekonomian," katanya.
Karena anggaran DKI mengalami penurunan, Anies pun meminta bantuan fiskal dalam penanggulangan banjir. Menurutnya, bantuan fiskal itu diperlukan karena Pemprov DKI saat ini tidak memiliki anggaran.
"Karena itu, sebagian dari proyek yang sudah kami rencanakan akan perlu support fiskal yang cukup serius, yang semula kita mudah melaksanakan, sekarang is an issue. Bukan karena tidak mau, tidak ada anggaran," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sofyan Djalil menyampaikan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI sudah ada kesepakatan anggaran sebesar Rp 13,5 triliun dari APBD DKI. Anggaran itu untuk program penanggulangan banjir dan longsor di Jabodetabek Punjur.
"Ini kita sudah ada MOU antarkementerian yang diprakarsai oleh Pak Kementerian Dalam Negeri, bagaimana ini kita jadikan tes anggarannya sudah tersedia kemarin di komit Rp 35,9 triliun akan dianggarkan oleh pemerintah pusat itu sekitar Rp 17,8 triliun kemudian DKI Rp 13,5 T itu sudah yang di komit dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Sofyan.
Sofyan mengatakan porsi anggaran yang dibebankan ke Pemprov DKI lebih besar dibanding pemprov lain. Menurutnya, pemprov lain dibebani anggaran sebesar Rp 4,4 triliun.
