Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut APBD DKI tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 53 persen. Penurunan tersebut imbas pandemi COVID-19. Anies pun menyatakan proyek penanggulangan banjir butuh support fiskal.
Anies menyampaikan hal itu dalam rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil pada Selasa (7/7). Dalam rapat tersebut, Anies menyebut tantangan yang dihadapi Pemprov DKI saat ini ialah fiskal.
"Tantangan kami fiskal, Jakarta ini sejak kejadian COVID adalah salah satu paling besar dampaknya. Fiscal power kita kontraksi 53 persen, anggaran kita ini, dari Rp 87 triliun, sekarang menjadi sekitar Rp 47 triliun sampai akhir tahun," ujar Anies dalam video rapat yang diunggah melalui Channel YouTube Pemprov DKI seperti dilihat detikcom, Jumat (10/7/2020).
Selain itu, kata Anies, pajak Pemprov DKI Jakarta di masa pandemi ini mengalami penurunan sebesar 55 persen. Hal itu karena perekonomian di Jakarta tidak 100 persen berjalan di masa pandemi ini.
"Pendapatan pajak kita turun 55 persen, karena Jakarta mendapat RAB (rencana anggaran biaya) dari pajak, perekonomian tidak jalan, otomatis kita tidak ada pemasukan," ucapnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengaku ada dana bagi hasil dengan pemerintah provinsi, tapi itu juga tidak berjalan dengan baik karena berada di sektor ekonomi. "Ada dana bagi hasil dari pusat, tapi dana bagi hasil itu juga mengandalkan kegiatan perekonomian," katanya.
