Pulau L Reklamasi Ancol Dipertanyakan DPRD, Ini Penjelasan Bappeda DKI

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 22:37 WIB
Raker Komisi B DPRD DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol
Foto: Ilman/detikcom
Jakarta -

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol terkait kepemilikan Pulau L. Menurutnya, dalam Perda Perda Nomor 1 2014 tentang RDTR dan peraturan zonasi yang kini masih direvisi disebutkan kalau Pulau L itu milik PT Manggala Kridayuda.

Sementara, kata Gilbert, dalam Surat Keputusan (SK) atau Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 dijelaskan kalau Pulau L milik PT Pembangunan Jaya Ancol. Dia juga mempertanyakan mengenai luasannya yang sebelumnya Pulau L milik PT Manggala Kridayuda 480 hektar menjadi 120 hektar ketika berubah namanya menjadi milik Ancol.

"Saya harus klarifikasi ini karena ini menjadi bahan buat kami kalau ditanya, kenapa menjadi L yang miliknya Manggala Kridayuda yang kemudian yang direklamasi, dan kenapa bukan 481 hektar, tetapi menjadi 120," ujar Gilbert di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PPIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Ruli Riza mengatakan izin pulau L itu sudah diberikan kepada Ancol. Pengalihan itu dilakukan pada September 2012.

"Sebenarnya dari 21 september 2012 izin prinsip pulau L itu diberikan kepada Ancol. Kemudian, kalau dari eskalasi kebijakannya, tahun 2018 Pak Gubernur mencabut semua izin reklamasi kecuali pulau C, D, G, dan M. Itu sebenarnya 120 hektar yang di Ancol Timur itu bagian dari sisi selatannya pulau L. Jadi pulau L itu, izin prinsipnya diserahkan kepada Ancol pada 2012," kaya Ruli.

Terkait luasannya, kata Ruli, saat ini yang baru diuruk seluas 120 hektar. Sementara, rencana menjadi 480 hektar batal dilakukan.

"Pulau L itu bentuknya semacam trapesium, di sisi selatannya sudah yang 120 hektar, tapi tidak lanjut yang pulau 480 (hektar) yang sudah dikerjasamakan antara Ancol sebagai lokasi pembuangan lumpur JEDI Jakarta Emergency Dredging Initiative," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan perihal penerbitan izin reklamasi di kawasan Ancol oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI mengatakan perluasan kawasan itu untuk kepentingan publik.

"Hari ini Pemprov DKI secara resmi menyampaikan keterangan bahwa perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah dalam video conference yang disiarkan di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (3/7).

Izin perluasan itu diterbitkan Anies melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektar dan Dunia Fantasi seluas 35 hektar. Pergub tersebut ditandatangani Anies pada 24 Februari lalu.

Saefullah mengatakan perluasan kawasan itu juga untuk membangun Museum Rasulullah SAW. Peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan Museum Rasulullah SAW itu, kata dia, sudah dilakukan pada Februari 2020.

(dwia/dwia)