Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Parepare di Kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, berlangsung ricuh. Para mahasiswa sempat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.
Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menuntut agar pihak kejaksaan mengajukan permohonan banding atas vonis 5 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan terhadap dua pelaku persetubuhan di bawah umur oleh PN Parepare. Vonis ini lebih ringan 2 bulan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Namun pihak Kejari Parepare menolak mengajukan banding lantaran pertimbangan JPU diambil seluruhnya dan vonis sudah 2/3 dari tuntutan.
Koordinator lapangan aksi, Wiwik Darwis, mengkritik keras JPU yang dinilai bertindak tidak sesuai dengan ketentuan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban.
"Akan tetapi sangat berbanding terbalik dalam posisi ini hakim membisu dengan mengacu pada tuntutan jaksa dan tidak meninjau situasi dan kepentingan korban sebagaimana kewajibannya dalam Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," kata Wiwik saat saat melakukan orasi.
