Round-Up

Pelindung Anak Diduga Perkosa ABG, Ancaman Hukuman Kebiri Mengemuka

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 20:35 WIB
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang membahas lima program prioritasnya bersama Komisi VIII DPR. Salah satu dibahas dalam raker itu adalah kelanjutan RUU P-KS.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga (Foto: Lamhot Aritonang)


Komnas Perempuan: Hukum Pelaku Seberat-beratnya

Komnas Perempuan menyesalkan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak Lampung Timur terhadap remaja putri (14). Komnas Perempuan menegaskan bahwa harusnya yang bersangkutan mendapatkan perlindungan bukan pelecehan.

"Sebagai lembaga HAM yang memiliki mandat penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan bekerja sangat dekat dengan pengada layanan, kami amat sangat menyesalkan dan marah atas kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini saat dihubungi, Senin (6/7/2020).

"Pengada layanan itu baik yang dikelola oleh pemerintah atau komunitas, adalah 'ruang aman' bagi korban. Tempatnya berlindung, tetapi justru mendapatkan perlakuan sebaliknya dan dilakukan oleh orang yang seharusnya melaksanakan perlindungan sesuai tupoksinya," imbuhnya.



Iswarini berharap agar pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dia menyebut pelaku harus bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang sedang mencari keadilan.

"Komnas Perempuan merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku mengingat dia melakukan kekerasan seksual kepada anak yang juga pencari keadilan. Posisinya sebagai orang yang bertanggungjawab untuk perlindungan tetapi justru melakukan kejahatan maka akan memperberat hukuman," jelasnya.

Lebih lanjut, Iswarini berharap korban segera mendapatkan pemulihan. Iswarini juga menyoroti agar proses seleksi pejabat perlindungan anak harus benar-benar diperhatikan.

"Merekomendasikan agar korban mendapatkan pemulihan secepatnya dan bantuan hukum yang tepat. Merekomendasikan agar sistem rekrutmen terhadap pimpinan-pimpinan/staff yang berhubungan langsung dengan korban di lembaga pengada layanan dan rumah aman juga memperhitungkan jenis kelamin," kata Iswarini.

Iswarini mengatakan kesehatan mental korban harus menjadi prioritas. Dia berharap agar korban didampingi dengan tepat dan benar.

"Kepentingan korban dan psikologisnya harus diprioritaskan. Mengingat korban kebanyakan perempuan dan anak-anak, seringkali keberadaan para laki-laki apalagi yang tidak memahami perspektif korban justru akan menyebabkan korban merasa tidak nyaman dan leluasa untuk memberikan informasi sensitif saat didampingi. Keberadaan laki-laki sebaiknya ada di posisi-posisi yang bukan pengambil keputusan atau berhadapan langsung dengan korban," kata dia.



Selain itu, Iswarini menyebut Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta juga akan berkomunikasi dengan KPAI.

"Komnas Perempuan adalah lembaga pemantau dan tidak memiliki mandat untuk bekerja secara langsung dengan korban. Jadi kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti KPPPA, KPAI agar dapat segera merespon situasi ini," kata dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4