Pj Walkot Teken Perwali Batasi Orang Masuk Makassar, Ini Aturan dan Sanksinya

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 16:31 WIB
Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin (dok. Istimewa).
Foto: Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin (dok. Istimewa).
Makassar -

Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin meneken Peraturan Wali Kota terbaru untuk menekan penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayahnya. Setiap orang yang akan masuk ke Makassar diwajibkan membawa surat keterangan bebas COVID-19.

Rudy meneken Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Senin (6/7/2020) lalu, dan mulai diundangkan di Makassar pada hari ini.

Aturan terkait pembatasan orang masuk ke Makassar pada Perwali tersebut tertuang pada Bab V tentang tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang masuk ke dalam dan keluar kota Makassar, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan, ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut , dan udara.

Namun aturan yang mewajibkan orang membawa surat bebas COVID-19 itu tidak berlaku bagi orang-orang tertenu. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 Perwali tersebut, berikut aturannya:

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal (1), dapat dikecualikan kepada:
a. ASN yang bekerja di Kota Makassar;
b. TNI/Polri yang bekerja di Kota Makassar
c. karyawan Swasta yang bekerja di Makassar
d. buruh yang bekerja di kota Makassar
e. edagang yang berdagang di Kota Makassar
f. penduduk yang berdomisili di MAMMINASATA (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) yang bekerja di Kota Makassar
Ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a), (b), dan (c) wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.

Ketentuan yang dimaksud pada ayat 3 huruf d dan e tersebut wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa asal bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.

Sementara ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar.

(tfq/nvl)