Djoko Tjandra Bisa Bikin e-KTP, Kemendagri: Dukcapil Tak Punya Data Buronan

Mochamad Zhacky - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 10:57 WIB
Zudan Arif Fakrulloh
Foto: Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (Ari Saputra)
Jakarta -

Fakta bahwa Djoko Tjandra bisa membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan dalam waktu kilat menjadi sorotan. Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan sampai saat ini pihaknya tidak memiliki data mengenai data cekal atau buronan seseorang.

"Sampai saat ini Dukcapil tidak memiliki data tentang data cekal dan buronan, dan belum pernah mendapatkan pemberitahuan tentang subjek hukum yang menjadi buronan atau DPO dari pihak yang berwenang. Agar kasus seperti ini dapat dicegah, Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil perlu diberi pemberitahuan tentang data orang yang dicekal, DPO/buronan," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7/2020).

Zudan menjelaskan Ditjen Dukcapil tetap akan memproses rekam sidik jari Djoko Tjandra meskipun statusnya buron. Namun, sebut dia, e-KTP Djoko Tjandra belum bisa diberikan apabila Ditjen Dukcapil mengetahui bahwa yang bersangkutan merupakan buronan.

"Apabila sudah ada data buronan/DPO, maka Dukcapil tetap akan memproses rekam sidik jari dan irish mata serta foto wajah, agar data penduduk tersebut masuk ke dalam data base kependudukan. Namun,KTP el-nya akan diberikan pada saat yang bersangkutan memenuhi kewajiban hukumnya," terang Zudan.

Djoko Tjandra diketahui sempat membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebelum mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Nama dalam KTP itu tertulis Joko Soegiarto Tjandra.

Lebih lanjut, Zudan menyebut pihaknya juga telah mendapat penjelasan dari Lurah Grogol Selatan Asep Subahan mengenai pembuatan e-KTP Djoko Tjandra. Menurut penjelasan Lurah Grogol Selatan, kata Zudan, jajarannya juga tidak mengetahui bahwa Djoko Tjandra buronan.

"Sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 24 Tahun 2013, salah satu kewajiban Dinas Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Ditjen Dukcapil juga sudah mendapat laporan dari Lurah Grogol Selatan bahwa pihak petugas di kelurahan tidak ada yang mengetahui bahwa yang bersangkutan (Djoko Tjandra) adalah buron, sehingga memproses permohonan seperti biasanya," papar Zudan.

Tonton video 'Komisi III akan Panggil Dukcapil DKI Terkait e-KTP Djoko Tjandra':

Selanjutnya
Halaman
1 2