Menkominfo: Pihak yang Lawan Arah Digitalisasi TV, Menghambat Misi Pemerintah

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 17:06 WIB
Menkominfo Johnny G Plate
Johnny G Plate (Foto: Kominfo)
Jakarta -

Pemerintah tengah mengupayakan percepatan digitalisasi nasional sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Menkominfo Johnny G Plate mengingatkan siapa pun yang menghambat kebijakan itu berarti tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Salah satu kebijakan yang paling mendesak dari percepatan digitalisasi nasional tersebut adalah digitalisasi sektor penyiaran, terutama kebijakan digitalisasi. Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan nasional yang harus segera diwujudkan yang harus bersama-sama dengan dukungan kuat dari semua pihak," ujar Menkominfo Johnny G Plate, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KemenkominfoTV, Senin (6/7/2020).

Johnny menyebut ada beberapa alasan pentingnya percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial.

Johnny mengatakan, negara-negara anggota ITU (International Telecomunication Union) sejak World Radiocommunication Conferences (WRC) di tahun 2007 telah menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio untuk layanan televisi terestrial. Sejak itu, negara-negara di Kawasan Eropa, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah membuat keputusan bersama untuk menuntaskan ASO (analog switch off dari analog ke digital) di tahun 2015.

Selain itu, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012.

Sementara negara Thailand dan Vietnam sudah memulai penyelesaian analog switch off (ASO) secara bertahap di tahun 2020 ini. Sedangkan Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.

"Sekarang, masyarakat di sana telah dapat menikmati siaran televisi dengan teknologi digital, dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik, serta menikmati pilihan program siaran yang lebih beragam," kata Johnny.

Alasan lainnya, dari sisi arah kebijakan nasional, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Johnny menyebut siapa pun yang menghambat kebijakan itu berarti tidak sesuai dengan arah kebijakan Jokowi.

"Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting, dengan demikian kami meminta semua pihak untuk mengambil langkah dan posisi yang sejalan dengan kebijakan nasional ini. Pihak-pihak yang tidak sejalan atau berlawanan arah dengan kebijakan ini sama dengan tidak mengikuti atau menghambat misi besar pemerintah bersama sama ekosistem untuk percepatan transformasi digital Indonesia," ungkap Johnny.

Selanjutnya
Halaman
1 2