KPK Terima 621 Keluhan soal Bansos

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 14:25 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menerima 621 keluhan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan virus Corona (COVID-19). Keluhan itu disampaikan masyarakat melalui aplikasi JAGA Bansos.

"Hingga 3 Juli 2020, JAGA Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Aplikasi JAGA Bansos ini pertama kali diluncurkan pada Mei 2020. Ipi mengatakan ada beberapa kategori keluhan masyarat terkait penyaluran bansos tersebut.

Ipi menjelaskan keluhan terbanyak terkait pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar sebanyak 268 laporan. Kemudian bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya ada 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.

Ipi mengatakan laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota. Ipi mengatakan Pemerintah Kota Surabaya menjadi Pemda yang balik banyak menerima keluhan sebanyak 24 laporan.

"Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan," ucapnya.

Kemudian, Ipi menambahkan sudah ada 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Untuk lainnya, Ipi menyebut masih dalam proses diteruskan ke Pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.

Tonton video 'Jokowi ke Pemda: Anggaran Kesehatan-Bansos Segera Keluarkan!':

Selanjutnya
Halaman
1 2