Ini Deretan Gugatan Mahasiswa ke MK, soal Hak Kebebasan Akademik-Lampu Motor

Andi Saputra - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 10:42 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

UU Pendidikan Tinggi memberikan kebebasan mimbar akademik kepada dosen/profesor. Hal itu dinilai seorang mahasiswa berinisial AZ sebagai bentuk diskriminasi akademik, sehingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan pertama kali mahasiswa menempuh jalur judicial review memperjuangkan keyakinannya.

AZ menggugat Pasal 9 ayat 2 UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

"Menyatakan Pasal 9 ayat 2 UU Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum AZ yang dikutip dari salinan permohonan AZ.

Menurut AZ, pasal di atas menjadikan adanya diskriminasi akademik. Sebab, mencederai hak asasi civitas academica sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Dalam hal kebebasan untuk menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya.

"Pasal 9 ayat 2 telah menciptakan diskriminasi akademik yang sistematis atau systemic academic discrimination. Mahasiswa merasakan dan berpotensi akan merasakan sanksi sosiologis dan psikologis dari masyarakat," ujar AZ.

Jalur MK bukan hal baru bagi mahasiswa. Berdasarkan catatan detikcom, Senin (6/7/2020), sudah banyak isu yang digugat ke MK oleh mahasiswa. Ada yang menang, ditolak, atau tidak diterima.

Seperti yang diperjuangkan mahasiswa UKI Cawang, Jakarta, Eliadi dan Ruben Saputra, yang menggugat UU LLAJ ke MK. Menurut keduanya, kewajiban menyalakan lampu bagi sepeda motor di siang hari merupakan aturan yang multitafsir. Dalam permohonannya, Eliadi dan Ruben mencontohkan kasus Joko Widodo saat kampanye pilpres tidak menyalakan lampu di siang hari tapi tidak ditilang.

Namun gugatan itu ditolak MK pada 25 Juni 2020. MK menyatakan jumlah pengendara sepeda motor semakin meningkat dan angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor juga semakin tinggi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di pelbagai belahan dunia.

Oleh karena itu, aturan untuk menyalakan lampu kendaraan bagi pengendara sepeda motor pada siang hari juga diterapkan di negara lain, seperti di Malaysia, India, dan Kanada, termasuk negara-negara Uni Eropa (bukan hanya negara Nordik).

"Penerapan aturan menyalakan lampu kendaraan pada siang hari (baik daytime running light maupun automatic headlamp on) di pelbagai belahan dunia kini semakin digalakkan, dari tingkatan 'imbauan' sampai dengan tingkatan 'kewajiban'," cetus MK.

Selanjutnya
Halaman
1 2