Koalisi Masyarakat Desak DPR Sahkan RUU PKS

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 05 Jul 2020 21:52 WIB
Ratusan aktivis erdemo mendukung RUU P-KS. Aksi ini digelar di saat DPR tengah menggelar rapat paripurna pengesahan UU KPK.
Foto ilustrasi: Aksi dukung RUU P-KS. (Agung Pambudhy/detikcom)

Sementara itu, menurut data Komnas Perempuan mencatat 406,178 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019, dimana kasus Kekerasan Seksual di ranah publik 2521 kasus dan di ranah privat 2988 kasus.

Data Forum Pengada Layanan (FPL) yang dihimpun dari 25 organisasi, meyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 Maret-Mei 2020, dilaporkan 106 kasus kekerasan yang terdokumentasi. Liputan berita juga menunjukan terjadi begitu banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, seperti korban kekerasan seksual yang menjadi pelaku pembunuhan, isu kawin paksa di Sumba, NTT; meningkatnya kekerasan seksual di kampus dan
banyaknya predator seksual yang dilaporkan.

"Belum lagi kasus terhadap anak-anak laki-laki PA yang sudah terjadi selama 20 tahun oleh pembinanya sendiri di Depok. Ini bukti yang sangat jelas bahwa siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual," ujar Koordinator Forum Pengada Layanan, Venny Siregar dalam rilis yang sama.

Selain itu, pihaknya menuntut kepada Baleg dan semua pimpinan Baleg, untuk memastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas Prioritas 2020, dibahas melalui Baleg, sehingga bisa segera disahkan, sesuai harapan dari masyarakat. Koalisi juga meminta agar semua anggota DPR mendukung pembuatan RUU PKS sesuai dengan masukan masyarakat sipil dan hak para korban.

"Menuntut DPR membuka akses diskusi, memberikan ruang untuk bersuara dan masukan kelompok masyarakat sipil dalam proses berjalannya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual selalu transparan perkembangannya, sehingga aturannya memang berdasarkan suara masyarakat, juga berpihak kepada hak-hak dan keadilan korban," ungkapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3