Koalisi Masyarakat Desak DPR Sahkan RUU PKS

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 05 Jul 2020 21:52 WIB
Ratusan aktivis erdemo mendukung RUU P-KS. Aksi ini digelar di saat DPR tengah menggelar rapat paripurna pengesahan UU KPK.
Foto ilustrasi: Aksi dukung RUU P-KS. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Kelompok bernama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembahasan RUU PKS Prolegnas 2020 mengaku kecewa terkait ditariknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Ketua DPR Puan Maharani melanjutkan pembahasan tersebut dan mengesahkannya.

"Mendesak kepada Ketua DPR-RI dan pimpinan segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah sangat mendesak, sesuai dengan tuntutan masyarakat sipil dan keadilan bagi korban," kata Koalisi lewat rilis pers yang dikonfirmasi oleh Koordinator Bidang Advokasi, Pimpinan Pusat Fatayat NU, Wahidah Suaib, Minggu (5/7/2020).

Ia mengatakan koalisi masyarakat berharap agar Ketua DPR Puan Maharani dan anggota DPR mendukung pemberian hak korban melalui pembahasan RUU PKS. Sebagai ketua DPR perempuan pertama, kelompok masyarakat berharap Puan Maharani memberikan perhatian terhadap RUU PKS.

"Koalisi kami mendesak DPR begitu pula partai-partai yang wakil-wakilnya ada di DPR untuk mendukung pemberian hak korban melalui dukungan pembahasan RUU Penghapusan KS ini. Besar harapan kami agar Ibu Puan Maharani selaku Pimpinan DPR Perempuan Pertama juga memberikan perhatian kepada Rancangan Undang Undang ini agar segera dibahas dan disahkan," katanya.

Koalisi Masyarakat sipil yang mengawal advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sangat kaget dan kecewa dengan dikeluarkannya RUU P-KS dari Prioritas Prolegnas. Ditengah meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam masa COVID-19.

Wahidah memaparkan, berdasarkan pidato Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bintang Puspayoga, dalam diskusi publik, 26 Juni 2020, menyatakan bahwa berdasarkan data SIMFONI, Januari 2020 sampai 19 Juni 2020, terdapat sebanyak 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3