.webp)
Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menuntut Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dibatalkan dan dicabut dari Prolegnas, bukan diganti nama. RUU HIP itu merupakan usulan dari DPR yang kini menjadi polemik.
"Kita dari awal tuntutannya sangat jelas, kita minta dicabut, dibatalkan dari Prolegnas. Oleh karenanya, kami akan terus berjuang sampai RUU (HIP) dicabut dan dibatalkan dari Prolegnas. Kita tidak menuntut ditunda, diganti judulnya karena sudah terbukti rancangan ini memecah belah anak bangsa, menjadi gaduh nasional, bahkan sebagian ormas besar sudah menolaknya," kata Slamet di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2020).
Slamet bahkan menyebut akan mengerahkan aksi massa yang lebih besar apabila RUU HIP tidak dibatalkan. Slamet juga menuntut inisiator RUU HIP untuk diusut. Dia menyebut inisiatornya, baik individu maupun partai, harus diproses secara hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ini belum dipenuhi, kami akan terus berjuang bahkan kami akan menyiapkan aksi yang jauh lebih besar dari aksi yang pernah kita lakukan untuk menyelamatkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," sebut Slamet.
"Dari DPR kan ada Badan Kehormatan DPR. Badan Kehormatan DPR harus segera menyelidiki siapa inisiatornya dan memberikan sanksi kepada inisiatornya," ungkap Slamet.
Sebelumnya, muatan mengenai trisila dan ekasila dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang merupakan usulan DPR menjadi polemik. Dalam draf RUU HIP, muatan soal trisila dan ekasila ada di Pasal 7.
Dilihat detikcom dalam draf RUU HIP, Senin (15/6), Pasal 7 menjelaskan ciri pokok Pancasila. Berikut ini bunyinya:
Pasal 7
(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.
Pemerintah Tolak Bahas RUU HIP
Menko Polhukam Mahfud Md berbicara tentang dua alasan pemerintah tak setuju pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berlanjut saat ini. Alasan pertama adalah tak dicantumkannya Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
"Akhir-akhir ini terjadi perdebatan panas ketika muncul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi. Pemerintah sendiri pada sikap tidak setuju dengan isi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila itu dalam dua hal," ujar Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Hotel Grand Aston, Medan, Kamis (2/7/2020).
"Satu, tidak setuju kalau tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 66. Pemerintah tidak setuju. Tap MPRS Nomor 25 Tahun 66 suatu ketetapan yang mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia itu dilarang dan dibubarkan. Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat," sambungnya.
Dia mengatakan hal tersebut merupakan sikap pemerintah. Alasan kedua adalah soal isi RUU yang disebutnya memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila.
"Kita katakan pemerintah akan sampaikan sikap itu. Yang kedua, kita tidak setuju juga kalau Pancasila itu diperas menjadi trisila, trisila diperas lagi menjadi ekasila," ujarnya.
