MUI Soroti Perizinan Halal di RUU Cipta Kerja agar Tak Abai Prinsip Agama

Farih Maulana Sidik - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 14:43 WIB
gedung MUI
Gedung Kantor MUI (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan perhatian penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang bersifat omnibus law di DPR. Dewan Pimpinan Pusat MUI memberikan pandangan dan sikapnya dengan menyoroti salah satunya soal pengaturan perizinan halal terhadap UMKM dan perbankan syariah.

MUI menilai pengaturan perizinan halal sangat berkaitan erat dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Dia meminta DPR dan pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan kembali secara saksama materi pengaturan halal tersebut di dalam RUU Cipta Kerja.

Pandangan dan sikap MUI ini tertuang dalam surat bernomor Kep-1332/DP-MUI/VII/2020 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. Surat tersebut tertanggal 3 Juli 2020.

"Karena, bila halal menjadi bagian dari sektor perizinan, di samping RUU ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama, juga hal ini menjadi imperatif yang mengikat pelaku usaha dan dapat menjadi beban bagi pelaku usaha. Perihal ini menjadikan kontraproduktif dengan semangat RUU Cipta Kerja untuk penyederhanaan perizinan berusaha. Oleh karena itu, halal seharusnya dikeluarkan dari rezim perizinan berusaha dan dikembalikan kepada ruhnya, yaitu hukum agama Islam, yaitu sebagai hukum agama Islam yang merupakan domain ulama yang terwadahi di MUI," terang MUI dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (4/7/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2